Merdeka.com - Tarik ulur pembahasan mengenai RUU Pilkada masih berlangsung di DPR. Sebagian besar publik masih mendukung agar kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas memahami kepentingan rakyat banyak. SBY diharapkan tidak ragu-ragu untuk turut menolak pengesahan RUU Pilkada.

"Rakyat sudah jelas menolak RUU Pilkada. Selama masa pemerintahan juga 10 tahun, Pilkada dilaksanakan secara langsung dengan baik-baik saja. Bahwa kemudian ada hal-hal yang berdampak negatif, seharusnya secara bersama-sama memperbaikinya, bukan mengubah sistem. Sekarang ini rakyat menunggu keputusan presiden SBY," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/9).

Lebih lanjut, TB Hasanuddin juga mengutip sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang cenderung pada Pilkada langsung dan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang merasa yakin SBY akan berpihak pada akal sehat. Walaupun sejauh ini, Presiden SBY belum secara lugas menyatakan sikap dan pandangannya terhadap RUU Pilkada ini.

"Sehingga saya yakin dan percaya SBY masih tetap saja menjadi seorang peragu. Saatnya sekarang SBY menentukan pilihan seperti yang disampaikan Gamawan Fauzi. Pilihan Pilkada langsung adalah pilihan kehendak rakyat. Masak mau ragu-ragu terus. sebentar lagi sudah selesai Presiden," jelasnya.

Jika SBY yang mau berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober nanti tidak memahami kehendak rakyat, dia menegaskan, SBY sudah dipastikan lebih mementingkan partainya. Oleh sebab itu, TB Hasanuddin menyarankan SBY agar dapat bersikap tegas. Yaitu menindaklanjuti keinginan sebagian besar rakyat Indonesia yang menghendaki agar Pilkada digelar secara langsung.

"Jadi rakyat akan sangat menghormati SBY bila tidak salah jalan. Jangan sampai di akhir jabatan yang tinggal beberapa hari lagi, rakyat kecewa," tandasnya.