Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak jadi ketum PPP, mungkinkah Lukman Hakim jadi Menag lagi?

Tak jadi ketum PPP, mungkinkah Lukman Hakim jadi Menag lagi? Menag Lukman Hakim dan Abdullah Syam. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Terpilihnya Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP periode 2014-2019 lewat aklamasi di Muktamar VIII Surabaya kemarin, memunculkan sejumlah spekulasi. Sebab, Romi, sapaan akrabnya, begitu mudahnya terpilih menjadi orang nomor satu di Partai Ka'bah dengan mudah.

Padahal, di partai tersebut, masih ada sejumlah sejumlah kader partai senior yang dinilai lebih layak, seperti Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin. Terlebih, menteri agama ini juga memiliki trah di Nahdlatul Ulama (NU). Ayah Lukman, almarhum KH Saifuddin Zuhri adalah tokoh NU yang pernah menjadi menteri agama pada era Presiden Soekarno.

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur Sunaryo Abumain mengakui nama Lukman sebelumnya juga sempat muncul dalam muktamar sebagai calon ketua umum. "Calonnya ada Pak Suharso, Romahurmuziy (Romi), Pak Lukman Hakim," kata Sunaryo di Surabaya kemarin.

Meski ada tiga calon, Romi akhirnya yang terpilih dengan mudah sebagai ketua umum Partai Ka'bah. Lalu, mengapa Lukman mengalah?

Belum pasti alasan Lukman mengalah. Namun yang jelas, Lukman telah melepas kursinya sebagai anggota DPR terpilih dari dapil Jateng VI. Ketika para menteri yang lain mengundurkan diri untuk dilantik sebagai anggota DPR 1 Oktober lalu, Lukman memilih tetap.

"Saya lebih mengutamakan tanggung jawab saya sebagai menteri agama karena ini adalah amanah yang harus dituntaskan, diselesaikan sampai selesai, sampai berakhirnya masa jabatan kabinet Indonesia Bersatu jilid dua ini. Dan itulah komitmen saya pada 9 Juni lalu saat dilantik sebagai menteri," kata Lukman di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (4/9).

Lukman menegaskan, bagaimanapun juga jabatan seorang menteri dengan DPR tidak boleh dirangkap.

"Jadi harus memilih salah satu di antara keduanya, itu satu hal. Hal lain pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 itu dilakukan pada 1 Oktober. Sementara menteri untuk Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir sampai pergantian presiden yaitu 20 Oktober," ujarnya.

Pilihan Lukman itu jelas penuh risiko, mengingat jika Jokowi tidak memilihnya menjadi menteri, dia kemungkinan besar tidak akan punya jabatan selama satu periode pemerintahan ke depan. Namun, jika PPP akhirnya bergabung ke koalisi Jokowi-JK, Lukman menjadi salah satu kandidat kuat mengisi kabinet, yang kemungkinan besar menteri agama lagi.

Kita tunggu saja, apakah langkah tanggung jawab Lukman ini akan berbuah berkah jabatan menteri lagi atau tidak.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi

PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang

Rommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Anies Banyak yang Bilang Bakal Kalah di MK
VIDEO: Curhat Anies Banyak yang Bilang Bakal Kalah di MK "Semoga Tuhan Bukakan Hati Hakim"

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3) malam

Baca Selengkapnya
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya