Merdeka.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menyetujui Musyawarah Nasional (Munas) pergantian ketua umum Golkar dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Dia telah berkomitmen menjaga suasana politik yang kondusif.

"Jadi saya pribadi berpandangan kalau kawan-kawan setuju kita lakukan munas setelah pelantikan presiden," katanya saat deklarasi caketum di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Bambang yang akrab disapa Bamsoet berdalih, Munas diselenggarakan usai pelantikan presiden dan kabinet agar tidak dituding mengincar jabatan menteri. Dia mengatakan, tujuan menjadi calon ketua umum Golkar bukan karena soal jabatan.

"Agar tidak ada tudingan bagi kami, bahwa kami menginjak posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu," terangnya.

Pernyataan Bamsoet tersebut berubah. Kubu Bamsoet mendukung supaya Munas dilakukan percepatan. Sedangkan pihak Airlangga Hartarto kukuh Munas diselenggarakan pada Desember 2019.

Bamsoet membantah sikap terhadap Munas agar diselenggarakan setelah pelantikan karena permintaan Presiden Joko Widodo. Bamsoet belum lama ini menghadap ke Istana Merdeka, Senin (15/7).

"Kita sudah tahu sikap presiden memberikan sepenuhnya mekanisme partai yang terkait dengan munas partai Golkar itu sendiri dan kitalah yang wajib menejermahkan, beliau berharap tidak ada kegaduhan demokrasi," tutupnya.