Tak direnovasi sejak reformasi, Ketua DPD dukung gedung baru DPR
Merdeka.com - Ketua DPD Irman Gusman berharap masyarakat dapat memaklumi alasan di balik pembangunan gedung baru DPR. Untuk DPD sendiri, kata dia, saat ini gedung senator yang terletak di Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, itu hanyalah bersifat sementara. Oleh karena itu, ia berharap wacana pemindahan kantor DPD ke Kemenpora dapat terealisasi.
"Kantor DPD yang dipakai sekarang itu sementara. Sebelumnya 2009 lalu sudah disetujui tapi batal dibangun. MK sudah ada, KY sudah ada gedungnya. Karena dibangun gedung DPD ditata kembali lah komplek itu. Gedung Menpora itu bagian dari komplek parlemen. Kita tata kembali," kata Irman saat dihubungi, Senin (27/4).
Terlebih, lanjut dia, kompleks parlemen belum pernah direnovasi semenjak era reformasi dan memang kondisinya tak layak dijadikan sebagai tempat bekerja. Sehingga, gedung Kemenpora akan ditata ulang sedemikian rupa tanpa menggunakan anggaran yang terlalu besar.
"Nanti kan ada perencana. Dibangun dulu gambarnya. Di mana nanti gedung DPD-nya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan untuk mengakomodir ruangan bagi para anggota dan tenaga ahlinya, DPR berencana akan menggunakan gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena letaknya berdekatan dengan Kompleks Parlemen. Nantinya, jika Presiden Joko Widodo memberi lampu hijau maka Gedung Kemenpora akan dijadikan gedung bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Jadi gedung DPD buat anggota dewan yang masih kekurangan," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaPolisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnya