Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Cuma Buat NasDem, Anies juga Bakal Kampanye Buat Demokrat dan PKS

Tak Cuma Buat NasDem, Anies juga Bakal Kampanye Buat Demokrat dan PKS Anies Baswedan. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrat berencana melakukan safari politik bersama dengan Anies Baswedan. Hal ini merupakan bagian dari strategi dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Bicara momentum pembentukan sekretariat perubahan, penandatanganan kesepakatan tiga parpol, dan deklarasi maupun rencana safari dengan Anies Baswedan, ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja. Bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail, pembahasan berbagai skenario," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Selasa (21/2).

Pembahasan skenario ini dilakukan karena memang politik tidak dilakukan dalam ruang hampa, namun adanya aksi-reaksi. Akan tetapi, Demokrat tidak mau kreatif dan memilih proaktif.

"Kami berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, berbagai kemungkinan. Sehingga, ketika satu pilihan langkah sudah kami ambil, apapun respon publik, respon koalisi lain, respon pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang kami prediksi sebelumnya," ujarnya.

Menurut Herzaky, ada harapan besar masyarakat akan perubahan. Sehingga, keinginan masyarakat inilah yang kemudian diyakini dan diperjuangkan pihaknya.

"Ketika merasa ini sudah saatnya untuk menyampaikan rencana dan kemajuan tertentu yang dicapai oleh koalisi perubahan, kami akan sampaikan ke publik. Jika dirasa belum saatnya, rencana yang sudah kami sepakati dan kemajuan yang sudah kami capai, belum akan kami sampaikan ke publik," terangnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar, karena minggu-minggu ini akan adanya beberapa agenda safari politik dari Demokrat.

"Tunggu saja minggu-minggu ini. Akan ada beberapa agenda yang kemungkinan bisa diikuti oleh publik," ucapnya.

"Tiap minggu, Koalisi Perubahan memang semakin bergerak maju. Memang harus progesif dan kolaboratif jika ingin menang dan memperjuangkan perubahan dan perbaikan," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim merespons pernyataan Ketua Baswaslu RI Rahmat Bagja terkait sosok calon presiden (capres) yang melakukan safari politik sebelum waktunya.

Hermawi mengatakan, bakal capres Partai NasDem Anies Baswedan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mendengarkan suara hati rakyat.

"Perjalanan kami bersama Pak Anies, hanyalah memperkenalkan beliau, mengajak beliau untuk mendengar suara hati rakyat di berbagai wilayah," kata Hermawi, saat dikonfirmasi, Senin (20/2).

Dia pun menegaskan, Partai NasDem dan Anies selalu menaati aturan yang berlaku. Tak hanya itu, Hermawi menyebut, pihaknya tidak bisa membendung antusiasme masyarakat saat Anies melakukan perjalanan ke berbagai daerah.

"Dari waktu ke waktu kami selalu evaluasi kok agar kegiatan kami tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku," tegasnya.

"Kami kan tidak bisa melarang orang, ada relawan-relawan juga mereka kan mengorganisir diri sendiri," imbuh Hermawi.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyinggung soal safari politik calon presiden (capres) ke sejumlah wilayah di Indonesia jelang pemilihan umum (Pemilu).

"Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki (ada apa ini)? Capres itu doang yang keliling terus," kata Bagja dalam acara diskusi publik KedaiKOPI bertajuk OTW 2024 setahun jelang pemilu, mata rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Hotel Erian, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beredar Kabar AHY Bakal Jadi Menteri ATR, Respons Demokrat: Kami Siap

Beredar Kabar AHY Bakal Jadi Menteri ATR, Respons Demokrat: Kami Siap

Menurut Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Hendropriyono Minta Masyarakat Tolak Rasisme

Hendropriyono Minta Masyarakat Tolak Rasisme

Hendropriyono mengingatkan, rasialisme bisa muncul dengan sendirinya di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran

Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran

Anies-Cak Imin melepas Tim Hukum Nasional (THN) untuk menggugat hasil Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Selengkapnya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya