Tak ada wakil Muhammadiyah di kabinet, gara-gara Amien Rais?

Merdeka.com - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah melantik seluruh menteri yang akan bekerja di pemerintahannya. Kabinet tersebut dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri dari 34 menteri dari kalangan partai politik dan profesional.

Partai pengusung Jokowi-JK di pilpres seperti PDIP, NasDem, PKB, Hanura bahkan PPP mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Kerja. Dari kalangan profesional, akademisi, pengusaha hingga mantan jenderal purnawirawan juga mendapat posisi di kabinet Jokowi.

Namun komposisi menteri yang sudah diumumkan Jokowi ini tak luput dari kritik sejumlah pihak. Misalnya, politikus PDIP TB Hasanuddin merasa protes jika partainya hanya dapat jatah 4 kursi menteri, padahal PDIP adalah partai pemenang pemilu yang jumlah suaranya besar.

Begitu pula dari sisi sebaran menteri berdasarkan suku, Kabinet Kerja Jokowi dinilai tidak mengakomodir suku Batak yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Tak hanya di situ, kabinet ini juga rupanya tidak memasukkan nama-nama dari pengurus PP Muhammadiyah.

Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengakui jika tidak ada satupun pengurus PP Muhammadiyah yang masuk di kabinet Jokowi. Padahal menurut dia, sedikitnya ada dua kader terbaik PP Muhammadiyah yang direkomendasikan untuk masuk Kabinet Kerja Jokowi.

"Kita sebetulnya mengusulkan beberapa nama, tapi tidak diakomodir oleh Jokowi-JK. Misalnya untuk menteri pendidikan Bambang Setiaji, tapi presiden berhendak lain," kata Mukti saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/10).

Mukti mengakui memang ada beberapa nama yang berasal dari unsur Muhammadiyah seperti Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Namun kedua orang tersebut bukan representasi Muhammadiyah murni, melainkan perwakilan dari partai politik yakni Hanura dan NasDem.

Dia tak tahu alasan mengapa Jokowi dan JK tidak mengakomodir Muhammadiyah meskipun dia paham betul jika soal menteri adalah hak prerogatif dari presiden. Dia juga paham, jika tak mudah bagi Jokowi untuk mengakomodir seluruh elemen yang ada untuk ditunjuk sebagai menteri.

"Semua kan adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan tentu Muhammadiyah melihatnya dari sisi kinerjanya saja. Nanti kita lihat sekarang kan kita tidak bisa spekulasi. Tidak mudah bagi presiden dan wakil presiden untuk mengakomodir berbagai kepentingan meskipun memang kalau saya melihat ada beberapa orang menurut saya di tempatkan bukan pada bidangnya," kata Mukti melanjutkan.

Namun demikian, Mukti protes jika tidak diakomodirnya Muhammadiyah karena sosok Amien Rais yang sering mengkritik dan berseberangan dengan Jokowi saat pilpres lalu. Mukti menegaskan, jika kritik yang dilakukan Amien adalah dalam kapasitas sebagai Ketua MPP PAN, bukan tokoh Muhammadiyah.

"Harus diingat ketika Pak Amien menyampaikan kritik itu dalam kapasitas beliau sebagai tokoh parpol. Karena itu kita tidak bisa secara gegabah menyimpulkan kritik Pak Amien sama dan dibangun dengan padangan dan aspirasi Muhammadiyah," imbuhnya.

Mukti menegaskan bahwa selama berlangsungnya Pilpres 2014 posisi Muhammadiyah adalah netral tidak mendukung Jokowi atau Prabowo. Dia pun berpesan kepada Jokowi agar menjadi pemimpin yang tidak antikritik sehingga dapat mengevaluasi kinerjanya dengan kritik yang datang tersebut.

"Kalau kritik itu baik kenapa harus antikritik. Kritik itu bagian dari sistem yang memang harus ada karena itu kalau nanti pada saat pemerintahan ini berjalan dan Muhammadiyah menyampaikan kritiknya apakah melalui pimpinan secara personal maupun pernyataan organisasi secara resmi tentu pemerintahan sekarang harus bersikap terbuka, arif dan bijaksana. Jangan kemudian berikan kekuatan untuk menjawab kritik itu," tutur Mukti.

Mukti merasa tak masalah jika memang Jokowi tidak mengakomodir Muhammadiyah dalam kabinetnya saat ini. Akan tetapi dia mengingatkan, agar Jokowi nantinya bisa menanggung segala resiko yang ada. Sebab menurut dia, membangun Indonesia tidak bisa sendirian, apalagi Muhammadiyah organisasi yang turut serta membangun bangsa ini.

"Dengan tidak mengakomodir Muhammadiyah memang pemerintah menyiapkan diri saja dengan segala konsekuensinya. Apalagi pemerintah menyatakan program utamanya Indonesia pintar dan Indonesia sehat, tentu tidak seluruh program itu bisa dilaksanakan sendiri," tuturnya.

"Sekolah paling besar itu Muhammadiyah, saya kira kalau kita lihat pelayanan kesehatan swasta yang paling besar juga Muhammadiyah. Kalau pemerintahan ini berfikir bagaimana membangun kemitraan yang konstruktif, mereka harus bangun kemitraan dengan organisasi yang menekuni bidang itu," tambah Mukti.

Mukti menegaskan, Muhammadiyah akan mendukung program Jokowi yang pro rakyat, namun akan mengkritik kebijakan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Pemerintah akan kehilangan kepercayaan jika Pak Jokowi hanya sibuk dengan slogan dan blusukan yang tidak substantif yang justru akan mengecewakan rakyat. Kita tunggu saja bagaimana pemerintahan ini bekerja, kita lihat bagaimana janji Pak Jokowi-JK itu mulai bisa dilaksanakan. Harapan kita negeri ini semakin baik," pungkasnya.