Syarif Hasan tegaskan Demokrat tak berada di KMP ataupun KIH
Merdeka.com - Ketua Dewan Harian Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan bahwa partainya mengambil posisi tidak memihak pada Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sikap itu diambil dalam pertemuan antara 60 elite dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami posisinya tidak di KMP atau KIH," ujar Syarif usai pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/11).
Syarif mengatakan Demokrat cukup dinamis di antara dua koalisi tersebut. Dia mengakui partainya memang beberapa waktu yang lalu sempat mendukung KMP.
"Enggak tertentu, pada beberapa isu kita sama-sama (dengan KMP). Tapi yang lain, kita lihat bagaimana isunya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Syarif menerangkan pihaknya akan tetap fokus kepada program-program pemerintah. Menurut dia, Demokrat menginginkan agar pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat.
"Pada dasarnya kita ingin pemerintah sekarang betul-betul menjalankan program sesuai kepentingan rakyat," terang dia.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY berjanji, jika partainya akan mengawal sejumlah kebijakan dan program-program yang memang pro terhadap rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya