Sulit cari caleg perempuan, PPP protes KPU

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kesulitan merekrut calon legislatif (caleg), yang berasal dari kaum Hawa. Dinilai, syarat keterwakilan perempuan 30 persen di tiap daerah pemilih, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan, tidak realistis dengan kondisi sosiologi masyarakat.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, aturan yang diterapkan KPU harus realistis, karena untuk merekrut caleg dari perempuan itu dinilai sulit, dan terlalu membebani partai politik.

"Semua aturan harus realistis, caleg perempuan itu enggak mudah. Harus rasional, tidak ada maksud sedikitpun untuk mengabaikan UU, dan tidak ada maksud sedikitpun untuk mendiskreditkan perempuan. Tapi realitasnya merekrut caleg perempuan itu sulit, mau di kota besar atau di kota kecil. Di Jawa Barat, Papua, di mana-mana kami sulit merekrut caleg perempuan," kata Suryadharma yang juga Menteri Agama sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4).

Suryadharma mengatakan, PKPU tersebut terlalu menyulitkan dan tidak realistis. Sebab, kata dia, banyak perempuan pintar, namun tidak semua mau berkecimpung di dunia politik.

"Kalaupun banyak juga perempuan yang bagus-bagus dan berkualitas, tapi belum tentu politik jadi pilihan profesinya. Kalau kemudian KPU membuat aturan sedemikian rupa, ini sangat menyulitkan, itu tidak sesuai dengan realitas," tandasnya.

Sebelumnya, KPU dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, partai politik itu dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan dalam pemilu 2014.