Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Struktur DPP Golkar gemuk, Ical akan didampingi 9 wakil ketum

Struktur DPP Golkar gemuk, Ical akan didampingi 9 wakil ketum Munas Golkar di Bali. ©2014 merdeka.com/iqbal fadil

Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Fadel Muhammad membeberkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), kesulitan merampingkan kepengurusan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Alasannya, kata Fadel, banyak kader Golkar yang berprestasi dan sayang sekali bila tidak dimasukkan dalam struktur DPP.

"Waketum banyak, ketua-ketua banyak. Berkembang karena ternyata sulit bagi Pak Aburizal untuk tidak menampung yang aktif di organisasi. Jadi gemuk, besar sekali," kata Fadel di lokasi Munas IX Golkar, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12).

Menurut Fadel, Ical akan didampingi delapan hingga sembilan wakil ketua umum.

Mereka antara lain adalah Nurdin Halid, Aziz Syamsuddin, Ade Komarudin, Ahmadi Nur Supit dan Siti Hediati Hariadi (Titiek Soeharto).

Pada periode 2014-2019, kepengurusan Golkar akan kembali gemuk seperti periode sebelumnya. Dalam kepengurusan periode 2009-2014, jumlah struktur DPP ada sebanyak 380 orang.

Dalam sidang paripurna Munas IX, sempat muncul wacana untuk merampingkan kepengurusan Golkar. Jumlah maksimal pengurus yang mencuat adalah 150 sampai 200 pengurus.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Golkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid

Golkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid

Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Saingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?

Saingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?

Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.

Baca Selengkapnya
Golkar Boyong 2 Kursi DPR RI di Dapil 1 Jabar, Atalia Ridwan Kamil Raup 200 Ribu Lebih Suara

Golkar Boyong 2 Kursi DPR RI di Dapil 1 Jabar, Atalia Ridwan Kamil Raup 200 Ribu Lebih Suara

Untuk suara partai, Golkar ada di peringkat pertama dengan perolehan suara 366.052 kemudian diikuti PKS yang berada di peringkat kedua dengan perolehan 360.248

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya