Merdeka.com - Ditemani Ikan asin dan sayur asem, DPRD DKI menggelar Rapimgab mekanisme pemilihan Wakil Gubernur DKI. M Taufik memimpin rapat yang sempat molor berbulan-bulan itu, Selasa (18/2). Rapat di lantai 10 Gedung DPRD DKI itu sempat panas, dihujani interupsi.

Gerindra dan PKS berdebat hebat. Satu pasal yang menjadi sorotan, pemilihan wagub dilakukan terbuka atau tertutup. M Taufik sesekali mengangkat gelas, meredakan tenggorokan, melihat perdebatan.

Gerindra ingin pemilihan terbuka. Dia tak mau dituduh macam-macam, apalagi isu transaksional dalam pemilihan nanti. Tapi PKS dan PDIP menolak. Sebab, lumrahnya dalam pemilihan nama orang, voting dilakukan tertutup.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirim surat ke DPRD DKI terkait dua nama calon Wagub DKI. PKS mengusung Nurmansjah Lubis, sementara Gerindra menjagokan Ahmad Riza Patria untuk gantikan Sandiaga Uno.

"Golkar sama PKB sudah ngomong, terbuka saja, enggak usah voting tertutup, saya sekarang ngomong dukung Riza," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif yang hadir dalam rapat itu.

Ketua Fraksi Golkar DKI Basri Baso mengakui, partainya telah menentukan pilihan kepada Riza. Keputusan tersebut merupakan rekomendasi yang diberikan oleh DPD Golkar DKI Jakarta yang dipimpin Rizal Mallarangeng.

"Kami sudah dapat perintah dari DPD untuk mendukung Pak Riza. Keputusan ini sudah dikomunikasikan dengan DPP," tegas Basri.

Namun, Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas membantah telah deklarasi dukung Riza Patria. Dia menyebutkan, interupsi di Rapimgab lalu hanya bercanda saja. "Bercandaan itu, proses masih panjang. Kita nunggu DPP, karena bagaimana pun kami punya pimpinan," ujarnya.

Dalam Rapimgab, pasal terkait denda Rp50 miliar bagi calon wagub DKI yang mengundurkan diri juga dihapus. Pada pertarungan antara Riza dan Nurmansjah nantinya akan tetap digelar meski salah satu mundur.

Seluruh fraksi pun sepakat dengan tata tertib pemilihan Wagub DKI. Hasil tersebut kemudian disahkan di paripurna pada Rabu 20 Februari.

Syarif akui memang secara informal, parpol-parpol telah menyatakan dukungan kepada Riza Patria. Misalnya saja Golkar dan PKB. Bahkan termasuk PDIP, sebagai partai pemilik kursi terbesar di DPRD DKI.

"PDIP secara informil dukungan sudah muncul, tapi dalam suara di kotak dia enggak mau buka. Kita enggak bisa dahuluin kehendak PDIP, jadi PDIP memang lembut," jelasnya.

Peta Suara

Jumlah seluruh kursi di DPRD DKI adalah 106. Wagub DKI terpilih, setidaknya harus mengantongi dukungan 54 suara. Dari dukungan informal yang ada, Riza telah kantongi 55 suara. Dengan hitung-hitungan, PDIP 25 kursi, Gerindra 16 kursi, Golkar 6 kursi dan PKB 5 kursi.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tak tahu sudah sejauh mana dukungan suara untuk Riza Patria. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPD Gerindra Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Taufik.

"Saya belum dapat laporan. Soal DKI gua serahin kepada DPRD dan mekanisme yang berlaku ke DPRD," kata Muzani ditemui di Gedung DPR RI.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengungkapkan, partainya belum ada keputusan. Terlebih, keputusan itu langsung perintah dari DPP PDIP.

"Belum ada keputusan. Kita nunggu saja," tegasnya.

Meskipun, dia mengakui, proses pemilihan Wagub di DPRD DKI menjadi lancar usai Gerindra mengusulkan nama Riza Patria. Sebab, dua nama calon dari PKS sebelumnya, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dianggap jadi penghambat.

Rapimgab DPRD DKI membahas Tatib pemilihan Wagub DKI sempat ditunda berkali-kali. Wacana rapat itu terjadwal sejak Juli 2019. Ada saja alasan DPRD DKI untuk menunda rapat. Sejak 10 Juli, ditunda menjadi 15 Juli, kemudian ditunda lagi. Alasannya kehadiran yang tidak kuorum. Rapat ditunda lagi 16 Juli, tapi ditunda lagi sampai periodisasi anggota DPRD 2014-2019 berakhir Oktober.

"Kalau sekarang calonnya lebih greng, makanya cepat," tutur Gembong.

Presiden PKS, Sohibul Iman bahkan sempat kesal melihat penundaan berkali-kali pemilihan dua kadernya itu jadi Wagub DKI. Dia menuding, DPRD DKI tak ingin kadernya menjadi pendamping Anies di Pemprov DKI Jakarta.

Sohibul kesal, tatib tidak kunjung beres. Hingga akhirnya, dia melihat DPRD tak legowo dengan kadernya yang ingin jadi wagub DKI.

"Kalau kalimat ini hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan sebagainya. Makanya proses politiknya alot," kata Sohibul 6 Januari lalu.

Menurut kasak kusuk di DPRD DKI, Fraksi PSI dengan 8 kursinya bakal abstain alias tidak memilih. Kemudian Demokrat yang membawa 10 kursi dan NasDem dengan 7 kursi disebut mendukung pencalonan Nurmansjah. Ditambah kursi PKS 16 kursi.

Saat dikonfirmasi soal dukungan ini, PKS menjawab diplomatis. Mereka optimis mampu membawa Nurmansjah ke kursi DKI 2.

Jurus PKS Jegal Riza Patria

PKS tak kehabisan akal. Terlebih usai mendengar Riza telah mengantongi dukungan 54 suara dari empat parpol.

Salah satu cara menjegal Riza yakni dengan aturan. Riza saat ini masih tercatat menjadi anggota DPR RI. Hal itu diyakini menjadi cara ampuh jegal pencalonan Riza.

"Kalau itu tidak dia lakukan, tidak memenuhi syarat. Artinya Gerindra tidak bisa memenuhi calon baru jadi ini dinamikanya menarik kalau masih terus sekarang adalah dia mau enggak mengundurkan diri dengan konsekuensi belum tentu terpilih loh dan cuma sampai 2022 kalau DPR kan 2024," kata Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Dany Anwar.

Sementara itu, Danny juga menegaskan, PKS tetap optimis Nurmansjah Lubis jadi pendamping Anies Baswedan. PKS juga mengklaim telah kantongi dukungan dari parpol-parpol secara tidak langsung.

Dia menambahkan, terus melakukan komunikasi politik untuk memuluskan jalan Nurmansjah. Dalam hitungan di bawah kertas, partai yang dipimpin Sohibul Iman ini yakin menang di voting tertutup mendatang.

"Ya masa gua kasih tahu, pokoknya selesai lah ada itung itungannya lah itu yang penting kita optimis menang lah," tegas Dany.

Reporter: Achmad Fikri Faqih, Yunita Amalia, Ahda Bayhaqi