Sok cuek dengan partai, Risma bakal dihadang koalisi 'raksasa'
Merdeka.com - Sejumlah partai di Surabaya, Jawa Timur siap membentuk koalisi besar untuk menghadang calon incumbent Tri Rismaharini di pemilihan wali kota (Pilwali) bulan Desember 2015 mendatang. Koalisi ini, dimotori oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra.
Alasan membentuk koalisi besar ini, karena partai-partai besar ini melihat Risma belum sekalipun menjalin komunikasi dengan partai-partai politik jelang Pilkada Surabaya. Bahkan, terkesan cuek merespon sikap partai politik yang berniat mengusungnya di hajatan lima tahunan tersebut.
Termasuk dengan partai pengusungnya di Pilwali 2010 lalu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Risma terkesan acuh tak acuh, hingga akhirnya partai berlogo kepala banteng moncong putih ini memutuskan mengusung kader dari internal sendiri, ketimbang Risma.
Melihat sikap inilah muncul dugaan, Risma akan maju via perseorangan di Pilkada Surabaya nanti. Dan jika partai-partai politik tidak bersatu, maka akan sulit menggusur posisi alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) ini.
Harus diakui, hingga saat ini, elektabilitas perempuan kelahiran Kediri ini, masih belum ada tandingannya. Meski maju via perseorangan, popularitas Risma masih kokoh di puncak. Untuk itu, harus ada kekuatan besar 'melawannya.'
"Ketika Bu Risma ingin berangkat sendiri tanpa partai pengusung, dan PDIP, sebagai partai pengusung sebelumnya juga ingin mengajukan calonnya dari internal sendiri, maka partai-partai lain akan membentuk koalisi besar menghadang langkah Rismaharini," kata Wakil Ketua I DPC PKB Surabaya, Satuham Akbar, Kamis (19/3).
Rencana membentuk koalisi besar ini, lanjut dia, muncul setelah Risma terkesan cuek dengan tidak merespon komunikasi politik dari partai-partai politik di Surabaya. "Partai politik akan bersatu melawan Risma, setelah komunikasi yang coba dibangun oleh partai tidak direspon olehnya," tegasnya.
Tenaga ahli Fraksi PKB DPRD Surabaya ini menjelaskan, untuk menggalang komunikasi besar, pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan beberapa Parpol. "Selain berencana membentuk koalisi besar, kita (PKB) juga akan melakukan komunikasi politik dengan PDIP, untuk membangun koalisi," ucapnya.
"Menghadapi Pemilukada nanti, Wisnu Sakti Buana (Ketua DPC PDIP Surabaya) pernah menyatakan harus (berkoalisi) dengan PKB, dan hal tersebut juga didukung koalisi pusat yang tergabung Koalisi Indonesia Hebat," sambungnya.
Memang, diakuinya, belum ada keputusan apapun selam dua kali pertemuan antara pengurus PKB dan PDIP. Rencananya, pembicaraan koalisi dalam Pemilukada antara PKB dan PDIP akan terus dilakukan, sampai ada kesepakatan politik.
Dikatakan dia, jika PKB dan PDIP sudah benar-benar ada kesepakatan, kemungkinan ada rencana menduetkan Wisnu dengan Azetti Bilbina Huzaimi Setiawan. "Tapi sejauh ini belum ada kesepakatan. Akan ada pertemuan lagi dan semoga akan terjadi komitmen politik demi kemajuan Surabaya," harapnya.
Sementara terkait rencana membentuk koalisi besar, Satuham menegaskan, meski nantinya PKB dan PDIP jadi berkoalisi, pembentukan koalisi besar akan tetap berjalan.
"Gerindra pernah menanyakan, apakah PKB akan bersama koalisi besar atau PDIP? Wacana membentuk koalisi besar ini dimotori PKB dan Gerindra. Jadi meski tanpa PKB, koalisi besar ini akan tetap berjalan," ungkapnya.
Katanya, beberapa Parpol yang pernah menyatakan keinginannya membentuk koalisi besar menghadang kekuatan Risma, selain PKB dan Gerindra, ada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dan jika PKB bersama PDIP, Satuham memprediksi, akan ada tiga pasangan calon yang bersaing di Pilwali Surabaya 2015 nanti. Masing-masing pasangan calon itu, satu pasangan calon yang diusung PDIP dan PKB, satu dari koalisi partai, dan yang terakhir dari calon independen, yang diperkirakan akan diisi Risma dan pasangannya.
"PKB punya kader internal berkualitas sama dengan PDIP dan Parpol-Parpol yang akan membentuk koalisi besar ini nantinya, juga sangat solid di tingkatan legislatif selama ini. Jadi kemungkinan nanti akan ada tiga pasangan calon yang akan bersaing," pungkasnya.
Terkait siap pasangan bakal calon yang akan diusung partai koalisi besar, Satuham mengungkap, itu tergantung dari elektabilitas calon dan siapa yang lebih siap untuk maju.
"Untuk pencalonan disepakati bersama, siapa yang memenuhi syarat. Koalisi besar akan memunculkan calon yang berkualitas, semua komunikasi politik tetap dilakukan," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mensos Risma Nangis Dengar Kesusahan Warga saat Rapat dengan Komisi VIII DPR RI
Risma menangis bahkan sampai menundukan kepalanya, wajahnya pun memerah. Dia terlihap mengucap air matanya dengan tisu.
Baca SelengkapnyaContoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya
Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu
Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca SelengkapnyaLonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaKaesang Ingatkan Peran Penting Relawan di Pemilu 2024
Kaesang mengundang para relawan yang belum memiliki partai untuk bergabung dengan PSI.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu
Somasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya