Soal Reshuffle, NasDem Nilai Jokowi Soroti Menteri Ekonomi dan Sosial
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tampak meluapkan kemarahannya dalam rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu. Dia jengkel melihat kinerja menterinya yang biasa saja, dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Dia bahkan sampai menyindir reshuffle kabinet.
Merespon soal itu. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali melihat, kemarahan Presiden Jokowi adalah suatu hal yang wajar sebagai manusia biasa yang memiliki rasa emosi.
"Ya kemarahan pak Jokowi bagi NasDem biasa-biasa saja lah Jokowi itukan manusia biasa juga. Ada kalanya dia harus meledak-ledak dan ada kalanya dia harus menyimpan sendiri, manusia memang seperti itu," ujar Ahmad Ali saat dihubungi merdeka.com , Senin (29/6).
Termasuk pikiran Presiden Jokowi yang ingin mereshuffle, Ali menilai, apa yang dilontarkan adalah bentuk kewenangan dari presiden yang masuk kedalam hak prerogatif.
"Bagi NasDem monggo silakan, pertanyaan yang sekarang, apakah waktu yang tepat atau tidak. Sekali lagi itu hak dia, ketika Pak Presiden ingin melakukan reshuffle kita dukung, karena kita tidak mau masuk dalam ruang itu," tuturnya.
Ali mengatakan, jika nantinya ada menteri dari NasDem yang terkena reshuffle. Posisi NasDem akan tetap mendukung Presiden Jokowi.
"Tidak apa, ketika ada kader NasDem yang terkena reshuffle, walaupun dalam konteks yang disoroti Pak Jokowi soal ekonomi, sosial, kesehatan, tidak ada kader NasDem di posisi itu. Jadi apapun hasilnya yang bisa menentukan bukanlah partai politik," katanya.
Perna Kena Reshuffle
Dia mencontohkan, pada periode lalu ada dua kader NasDem yang dicopot dari jabatan menteri. Namun, partai pimpinan Surya Paloh itu tetap bersama Jokowi.
"Gini periode lalu sempat ada kader terbaik NasDem Ferry Mursyidan Baldan yang pada saat itu direshuffle, kemudian juga Rachmat Gobel. Nah sampai saat ini buktinya NasDem masih bersama-sama Pak Jokowi kan," sebutnya.
"Artinya NasDem menyadari betul, bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Karena dukungan kepada Pak Jokowi itu bukan karena kursi. Tetapi memang keyakinan kita bahwa Jokowi ini mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik," tambahnya.
Lanjutnya, tugas partai politik adalah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk membantu Presiden dan keputusan akhirnya ada di Presiden sebagai yang menjalankan. Maka penting bagi para menteri untuk serius dan meningkatkan kerjanya dalam membantu presiden.
"Karena kita mau presiden memimpin tim ini bekerja secara maksimal, kita mau kemudian pembantu presiden bekerja sungguh-sungguh untuk bagaimana mewujudkan janji dan tujuan dari presiden agar terealisasikan," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju, periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaBelum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta presiden dan wapres terpilih menyiapkan perencanaan kerja seperti apa yang sudah mereka sampaikan pada saat kampanye.
Baca Selengkapnya