Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Plt 7 DPD I dan 32 DPD II, Airlangga Dinilai Langgar Aturan Golkar

Soal Plt 7 DPD I dan 32 DPD II, Airlangga Dinilai Langgar Aturan Golkar Airlangga Hartarto. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Tim Pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit, menegaskan keberadaan 7 Plt DPD Partai Golkar Tingkat I Provinsi dan 32 Plt DPD Partai Golkar Tingkat II Kabupaten/Kota merupakan bukti nyata pelanggaran Airlangga Hartarto terhadap AD/ART dan peraturan organisasi. Dia menilai cara itu dilakukan hanya demi ambisi pribadi melanggengkan kekuasaan.

Dia pun menyebut sikap menghalalkan segala cara dengan tidak patuh terhadap konstitusi partai mencerminkan Airlangga bukanlah sosok yang demokratis, melainkan otoriter.

"Peraturan organisasi Partai Golkar, PO-08 No.08/DPP/GOLKAR/VIII/2010, dalam Pasal 7 Ayat (3) menyatakan Pelaksana Tugas Ketua wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Pelaksana Tugas. Langkah Airlangga yang membiarkan PLT lebih dari dua bulan, sama saja dengan menginjak konstitusi partai," ujar Supit, di Jakarta, Sabtu (30/11).

Supit memaparkan, para Plt DPD I tersebut antara lain Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara), Sarmuji (Jambi), Rizal Mallarangeng (DKI Jakarta), Zainuddin Amali (Jawa Timur), Gde Sumarjaya Linggih (Bali), Muhtarudin (Kalimantan Timur) dan Ibnu Munzir (Sulawesi Barat).

Ada pula pengurus DPD Tingkat II yang di Plt lantaran tidak sejalan dengan Airlangga Hartarto. Antara lain Kab. Batubara, Sumut (23 Maret 2019), Kab. Sijunjung, Sumbar (April 2018), Kota Dumai, Riau (25 Sept 2019), Kab. Lebong, Bengkulu (25 Sept 2019), Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu (25 Sept 2019), Kab. Seluma, Bengkulu (31 Okt 2019), Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu (5 Nov 2019), Kota Cirebon, Jabar (6 Juli 2019), Kab. Bekasi, Jabar (9 Juli 2019), Kab. Indramayu, Jabar (23 Okt 2019), Kab. Wonosobo, Jateng (8 April 2019), Kab. Sragen, Jateng (8 Juli 2019), Kab. Pasuruan, Jatim (11 Okt 2018).

Kab. Bangli, Bali (23 Mei 2019), Kab. Jembrana, Bali (23 Mei 2019), Kab. Badung, Bali (23 Mei 2019), Kab. Karangasem, Bali (23 Mei 2019), Kab. Tabanan, Bali (23 Mei 2019), Kab. Buleleng, Bali (23 Mei 2019), Kab. Sabu Raijua, NTT (30 Okt 2019), Kota Samarinda, Kaltim (April 2019), Kab. Bantaeng, Sulsel (17 Nov 2016), Kab. Takalar, Sulsel (17 Nov 2016), Kab. Palopo, Sulsel (17 Nov 2016), Kab. Luwu, Sulsel (8 Okt 2019), Kab. Morowali Utara, Sulteng (23 Okt 2019), Kab. Minsel, Sulut (terpilih Ketua DPD I), Kab. Halbar, Malut (11 Juli 2019), Kab. Haltim, Malut (11 Juli 2019), Kab. Tidore Kep, Malut (11 Juli 2019), Kab. Sarmi, Papua (Nov 2019).

"Awalnya 10 DPD II di Maluku juga di Plt, namun dianulir setelah balik badan menyatakan komitmen mendukung Airlangga Hartarto pada 10 Juli 2019. Ini menjadi bukti betapa Airlangga menggunakan jabatan untuk menekan dan mengintimidasi demi syahwat kekuasaan, bukan sebagai alat perjuangan menegakkan nilai-nilai luhur Karya Kekaryaan Partai Golkar," tegas Supit.

Plt Bukan Kehendak Kader Golkar

Supit menjelaskan, keberadaan Plt bukanlah kehendak kader Partai Golkar di daerah, melainkan atas penunjukan dari pusat. Menurut dia, plt tidak merepresentasikan kedaulatan kader Partai Golkar di daerah yang telah berjuang membesarkan Partai Golkar.

Lagipula, lanjut dia, konstitusi partai juga mengatur, menjelang enam bulan sebelum Musyawarah Nasional (Munas), tidak boleh ada lagi Plt di berbagai daerah. Konstitusi partai juga mengatur bahwa Plt tak punya hak suara dalam Munas.

"Membiarkan PLT untuk kemudian diberikan hak suara dalam Munas dengan mengangkangi konstitusi partai, sepertinya akan menjadi strategi picik yang dijalankan Airlangga Hartarto. Padahal sikap seorang pemimpin dinilai dari seberapa besar ia menghormati peraturan. Sikap Airlangga Hartarto ini menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar," pungkas Supit.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut di Depan Airlangga  dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!

Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!

Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Dito Ariotedjo: Airlangga Berpotensi Terpilih Jadi Ketum Golkar Aklamasi

Dito Ariotedjo: Airlangga Berpotensi Terpilih Jadi Ketum Golkar Aklamasi

Ketua DPD Partai Golkar dan kader ingin Airlangga kembali menjabat.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Usai PAN, Airlangga juga Klaim Jokowi Keluarga Besar Golkar

Usai PAN, Airlangga juga Klaim Jokowi Keluarga Besar Golkar

Airlangga mengatakan bahwa Jokowi adalah salah satu pemilik partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Airlangga Janjikan Insentif Jika Golkar Jabar Raih 25 Kursi di DPR RI

Airlangga Janjikan Insentif Jika Golkar Jabar Raih 25 Kursi di DPR RI

"Akan menyiapkan insentif. Karena kita ingin menang," ujar Airlangga

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
AHY Ungkit Upaya Pembegalan Hingga Demokrat Bangkit dan Solid

AHY Ungkit Upaya Pembegalan Hingga Demokrat Bangkit dan Solid

AHY menceritakan kilas balik partainya yang mengalami gonjang-ganjing dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar

Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar

Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.

Baca Selengkapnya