Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah tidak mempersoalkan pembubaran lembaga pengawas pemilu, mulai dari tingkat desa/kelurahan (Pengawas Pemilu Lapangan) hingga provinsi (Bawaslu), asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait ditetapkannya Pilkada yang akan dipilih oleh DPRD.

"Soal bubar atau tidak, tentunya kami ikuti aturan saja, prinsipnya kami serba siap," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo di Kantor Bawaslu Jateng, Jalan Atmodirono, Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (26/9).

"Undang-undang itu baru diketuk Jumat dini hari dan masih harus disahkan pemerintah paling lambat 30 hari yang akan datang," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempelajari subtansinya apakah UU itu akan berjalan tanpa aturan pelaksana yang lain, misalnya peraturan pemerintah (PP) atau tidak. Kemudian, apakah ada judicial review (pengujian UU Pilkada terhadap UUD 1945) atau tidak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi, itu masih membutuhkan waktu yang cukup panjang," katanya.

Terkait dengan Bawaslu Provinsi Jateng, Teguh mengatakan tetap akan menggunakan hukum positif. "Karena kami adalah penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, tetap menunggu perintah dan arahan dari Bawaslu RI," kata anggota Bawaslu Provinsi Jateng itu.

Menyinggung soal anggaran penyelenggaraan pemilu, Teguh mengatakan bahwa pihaknya menerima dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI. Teguh menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, tetapi berasal dari APBN untuk menyelenggarakan dua pemilu tersebut.

"Nilainya miliaran rupiah," katanya.

Teguh menambahkan bahwa pihaknya pada tahun anggaran 2015 menerima sekitar Rp 12 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah.