Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal OTT, Zulkifli Hasan minta KPK panggil semua calon kepala daerah

Soal OTT, Zulkifli Hasan minta KPK panggil semua calon kepala daerah Zulkifli Hasan. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyarankan KPK seharusnya memanggil semua calon kepala daerah. Dia menyebut sistem pilkada yang sekarang berpotensi membuat para calon terlibat korupsi. Sehingga, menurutnya tinggal tunggu waktu saja terjadi operasi tangkap tangan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut banyak calon kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah calon kepala daerah yang potensial.

Zulkifli menjelaskan bahwa sistem pemilu saat ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ketua MPR ini mencontohkan untuk biaya saksi di Jawa Barat bisa per orang 80 ribu, untuk total semua TPS, menurut kalkulasi dia bisa mencapai Rp 180 miliar.

Maka dari itu, Zulkifli menyarankan pemerintah harusnya menanggung biaya tersebut. Atau partai politik yang juga ikut menanggung, bukan calon kepala daerah tersebut.

"Apakah ada UU yang mengatur itu diperbolehkan atau ditanggung negara, nah sekarang enggak ada, tinggal tunggu waktu aja siapa yang kena OTT," ujar Zulkifli di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Sementara itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy berharap pernyataan ketua KPK itu tak hanya membuat gaduh saja. Kalau memang buktinya sudah valid, KPK, dia sarankan agar segera menindak supaya tak hanya simpang siur saja.

"Saya berharap yang dilakukan bukan pengumuman yang membuat gaduh, tapi penindakan yang ditemukan oleh KPK itu valid maka sebaiknya disegerakan supaya tidak menimbulkan kepastian," kata pria karib disapa Romi ini.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kelakar Cak Imin Tak Percaya Usung Kadernya untuk Pilkada 2024
Kelakar Cak Imin Tak Percaya Usung Kadernya untuk Pilkada 2024

PKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo
Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo

Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.

Baca Selengkapnya
PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024
PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024

PKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.

Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan

Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.

Baca Selengkapnya