Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP versi Suryadharma Ali, Fernita Darwis, ikut mencibir Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Kapolri tak keluarkan izin Munas IX Partai Golkar di Bali. Menurut dia, Tedjo tidak paham undang-undang.

Fernita menjelaskan, dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul. Dia menyayangkan jika seorang Tedjo yang notabene purnawirawan jenderal tidak paham akan aturan ini.

"Saya sangat menyayangkan seorang menko polhukam yang purnawirawan bintang 4 tidak memahami hal ini, padahal hal ini sudah diajarkan kepada warga negara sejak duduk di bangku sekolah dasar," ujar Fernita dalam pesan singkat, Rabu (26/11).

Fernita menilai, tindakan Menko Polhukam sebuah kemunduran demokrasi. Dia khawatir, ke depan pemerintah bakal menangkap lawan politik yang dianggap mengancam.

"Sekarang hanya melarang lawan politik besok-besok bisa saja memerintahkan untuk menangkapi lawan-lawan politik," imbuhnya.

Fernita merasa heran dengan pemerintahan Jokowi-JK yang kerap membuat kontroversi. Berawal dari Menkum HAM Yasonna Laoly keluarkan surat keputusan pengurusan PPP sehari setelah dilantik, kemudian melarang Kapolri keluarkan izin Golkar gelar Munas.

"Jalankan saja dulu pemerintahan dengan koalisi yang ada, jangan belum-belum udah menebar aroma ketakutan. Ini kan sama dengan tindakan menaikkan BBM, APBN saja belum dipakai, tapi sudah minta nambah dengan mengurangi subsidi. KIH saja belum dimainkan, tapi sudah minta nambah parpol," pungkasnya.