Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin akan menunda pengesahan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilaporkan Suryadharma Ali maupun Emron Pangkapi dkk. Menurut Amir, penundaan pengesahan itu lantaran masih ada konflik di internal partainya sendiri.

"Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh berpihak di mana oleh Ketentuan UU manakala masih ada sengketa dan kemudian pengesahan itu bisa ditunda sementara menunggu sampai sengketa internal partai itu diselesaikan," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/9).

Namun, lanjut Amir, pengesahan itu bisa langsung dilakukan jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Kecuali kalau ada kemudian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti. Jadi ya di situ saja, kami bukan pengadilannya," ujar Amir.

Menurut Amir, pihaknya sangat hati-hati dalam memproses laporan itu lantaran dikhawatirkan akan dinilai condong ke salah satu pihak. Yang jelas, kata Amir, pihaknya akan memproses laporan pengurusan baru PPP itu jika di dalam internalnya sudah tercapai kesepakatan.

"Kita tidak boleh menggurui, mengajari tentunya apapun juga, cara apapun juga yang dilakukan apakah itu islah atau ada putusan sengketa, putusan pengadilan nah itu," ujarnya.

Diketahui, kubu Emron Pangkapi melaporkan kepengurusan baru PPP setelah melakukan pemecatan terhadap SDA. Tak mau kalah, SDA juga melaporkan ke Kemenkum HAM bahwa pemecatannya ilegal, dan dia juga telah mendaftarkan kepengurusan baru PPP.