Merdeka.com - Konflik di internal PPP sepertinya tak akan segera berakhir. Pasalnya, masing-masing kubu kukuh dengan pendiriannya masing-masing.

Kubu Romahurmuziy saat dikonfirmasi soal kemungkinan islah dengan kubu Djan Faridz, mengaku hanya menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Untuk media islah sampai sekarang kami tetap melakukan yang pertama yaitu menunggu ketetapan hasil pengadilan (PTUN) yang sedang berlangsung," kata Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Mukhsin dalam jumpa pers persiapan Harlah ke-42 dan Mukernas PPP di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (2/1).

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menunda pelaksanaan SK Menkum HAM nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014. SK tersebut merupakan pengesahan susunan pengurus DPP PPP hasil muktamar Surabaya yakni kubu Romahurmuziy.

Hal itu sempat membuat kubu Romi kecewa. Wakil Sekjen DPP PPP kubu Romi, Arsul Sani menilai, putusan PTUN itu tak serta merta membuat Keputusan Menkum HAM tersebut batal, atau menjadi tidak berlaku.

"Kalaupun benar ada penetapan tersebut, maka itu tidak otomatis membuat Keputusan Menkum HAM tersebut batal, atau menjadi tidak berlaku. Keputusan itu tetap sah selama belum ada putusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung yang secara tegas membatalkannya," ujar Arsul dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Laporan: Muhamad Nandri Prilatama