Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan penyelesaian kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang, pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak perlu anggota dewan melakukan interpelasi terkait hal itu.

"Karena sudah masuk ranah hukum, biarkan badan-badan hukum, termasuk KPK, menyelesaikan ini dengan tenang," kata Priyo di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/11).

Namun, jika memang dari sisi politis perlu dilakukan interpelasi, Priyo menyerahkan pelaksanaannya kepada masing-masing anggota DPR. Dirinya tidak akan membatasi hak para dewan, lantaran interpelasi merupakan tindakan legal yang diatur dalam undang-undang MD3.

Ditanya terkait pelaksanaan interpelasi selama ini yang sering masuk angin, Priyo justru membandingkan kinerja DPR dengan pemerintah.

"Lha wong Istana ingin hiruk pikuk, kenapa kita tidak boleh?" sahut Priyo sambil tertawa.