Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR tandingan. Bersama PPP, mereka membuat pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, sebagaimana yang sudah ada saat ini.

Anggota DPR Fraksi Golkar M Misbakhun menilai, pembentukan DPR tandingan tidak memiliki legalitas yang jelas. Dia menilai, adanya pimpinan DPR tandingan hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak diakomodir dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

"Ini dilakukan oleh orang-orang yang enggak diakomodir dalam kabinet Jokowi. Mereka membenturkan Jokowi dengan DPR," kata Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).

Adanya upaya pembenturan antara Jokowi dengan DPR disinyalir kuat dengan adanya permintaan diterbitkannya Perppu untuk MD3. Justru hal ini, tegas Misbakhun, akan sangat membahayakan Presiden Jokowi.

"Mereka juga menyuarakan tirani mayoritas," katanya.

Seharusnya, tambah Misbakhun, Koalisi Indoensia Hebat berkaca pada saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Yang mana mereka juga turut hadir dan justru dalam pemilihan pimpinan MPR sudah yakin akan menang.

"Apa yang dilakukan MPR sudah yakin unggul tapi ternyata kalah. Seharusnya mereka introspeksi dan malulah," tandasnya.