Merdeka.com - Seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) duduk di kursi menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf. Hal ini setelah Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Masuknya PAN di kabinet, pembentukan KIB disebut menjadi bukti ‘restu’ dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, KIB terdiri dari Golkar, PPP dan PAN. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menko Perekonomian. Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Menteri Bappenas.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menegaskan, tidak mungkin KIB terbentuk tanpa izin dari Presiden Jokowi. Sebab, Airlangga dan Suharso adalah anak buah dari Kepala Negara.

"KIB itu kan terbentuk tidak mungkin tanpa seizin Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa KIB dibentuk kan Ketum Golkar (Airlangga) dan Ketum PPP (Suharso) itu menjabat sebagai menteri anak buah presiden," kata Ujang saat dihubungi, Jumat (16/6).

Ujang menuturkan, setiap pergerakan yang dilakukan oleh anak buahnya pasti Presiden Jokowi memantaunya. Termasuk mengenai langkah politik dari partai politik menuju Pemilu 2024. "Sesuatu apa saja pasti izin, apalagi terkait dengan persoalan politik. Saya melihat itu merestui, mengizinkan terbentuknya KIB itu dari Presiden Jokowi," urai Ujang.

Dengan demikian, kata Ujang, bisa dibilang pembentukan KIB adalah sebuah langkah politik yang positif. Terbukti Presiden Jokowi tidak mempermasalahkannya. Malah semua ketum KIB mendapatkan kursi menteri.

"Saya melihat bukan hanya sesuatu yang positif bagi Jokowi. Karena bagaimanapun KIB kelihatannya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Jokowi hingga 2024 nanti," sebut Ujang.

Sementara itu, Peneliti BRIN, Wasisto Rahardjo Jati menilai, Jokowi ingin ada harmonisasi kekuasaan dengan membagi kursi menteri kepada Zulkifli Hasan.

"Termasuk upaya untuk bisa monitoring dari para ketum koalisi tersebut agar bisa menyeimbangkan kerja politik dan kerja pemerintahan," kata Wasis.

Di sisi lain, Wasisto melihat, Jokowi tengah berupaya untuk memastikan suksesi kekuasaan 2024 berjalan lancar. Dengan merangkul hampir semua parpol parlemen ke dalam pemerintahan.

"Saya pikir Presiden mengakomodasi semua kekuatan politik yang ada untuk bisa bekerja dan bersaing sehat," terang dia dihubungi merdeka.com.