Merdeka.com - Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sepertinya akan menimbulkan gejolak politik baru. Belum juga dilaksanakan, kubu oposisi di parlemen sudah memberi sinyal akan menjegal kebijakan tersebut.

PDI Perjuangan, sebagai fraksi oposisi terbesar di DPR, sudah memberikan sinyal tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

"Ini sangat tidak realistis kalau melihat kemampuan masyarakat pada umumnya," ujar Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Tjahjo, menaikkan harga BBM tidak realistis jika melihat kebanyakan masyarakat Indonesia yang hidup masih serba kekurangan. Dia menilai menaikkan harga BBM adalah satu dari beberapa kebijakan politik pembangunan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Partai Gerindra, teman koalisi PDI Perjuangan di Pilpres 2009, juga seiya sekata. Partai besutan Prabowo Subianto itu bahkan menyatakan siap menggagalkan kebijakan pemerintah itu.

"Sebagai upaya menguatkan posisi politik, Gerindra akan melakukan sosialisasi dan lobi ke partai lain agar kita bersama-sama komitmen pada harga lama, agar tidak menyetujui kenaikan," tegas Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Gedung DPR kemarin.

Partai Gerindra, kata Muzani, menyadari pemerintah menghadapi masalah sulit dengan melambungnya harga minyak dunia yang mencapai USD 120 per barel.

"Namun masih banyak cara lain yang bisa ditempuh. Kalau ujug-ujug (tiba-tiba-red) menaikkan harga BBM, itu sih pengen enaknya aja," ucap Muzani.

Partai Hanura, sebagai terkecil di blok oposisi, justru menjadi yang paling 'pagi' menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Mungkin karena terlalu pagi itu pula, Wiranto, sang ketua umum, dituding Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, berada di balik demo-demo kenaikan harga BBM yang juga menuntut penggulingan SBY. Tudingan itu sudah dibantah oleh mantan Panglima ABRI tersebut.

Tidak hanya kubu oposisi yang menolak kenaikan BBM, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikenal sebagai 'anak nakal' partai koalisi, juga menentang rencana kebijakan pemerintah tersebut.

“Masih banyak pilihan yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM,” kata Sekjen PKS, Anis Matta, beberapa waktu lalu.

PKS menawarkan sejumlah opsi kebijakan untuk keluar dari masalah subsidi BBM yang semakin mencekik anggaran negara. Misalnya, partai dakwah itu mengusulkan menghentikan pemborosan pengeluaran anggaran pemerintah. Solusi lain yakni mengatasi kebocoran anggaran dan mengurangi subsidi-subsidi lain di luar BBM.

'Anak nakal' lainnya di koalisi, Partai Golkar, kali ini lebih tenang. Ketua Umum Partai Golkar mengatakan memang sulit untuk tidak menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang terus meroket.

"Dengan keadaan saat ini sulit untuk mengatakan tidak (naik-red)," kata Ical, sapaan akrabnya, di Sukabumi beberapa hari lalu.

Meski menyatakan sulit untuk tidak naik, Golkar belum menyatakan mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Ketua Fraksi Golkar DPR, Setya Novanto, mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut ke tangan pemerintah.

"Sekarang keputusan ada di pemerintah,” kata Novanto.