Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring bikin Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade meradang. Sebabnya Tifatul menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Andre membalas Tifatul dengan mempertanyakan prestasinya selama menjadi anggota legislatif di DPR RI.

"Tifatul Sembiring @tifsembiring anda sering menyindir pak @prabowo. Tapi kalo boleh tahu Prestasi anda di @DPR_RI apa ya?" ujar Andre melalui akun Twitternya, dikutip Jumat (3/2).

Menurut Andre, Tifatul tidak punya prestasi yang jelas. Ia bilang, Tifatul hanya pintar menyindir dan menyeret-nyeret umat Muslim.

"Baik di Ruang2 Rapat mau pun di Dapil anda di Sumut? Ayo donk kasih tahu. Jgn hanya pintar bawa2 Umat & nyindir aja yg kelihatan. Tapi Kinerja enggak jelas," ujar Andre.

Tifatul sebelumnya mencuitkan sindiran kepada Prabowo dan Gerindra. Alasannya karena perjanjian politik Anies Baswedan pada Pilkada 2017 lalu diungkit kembali.

"Ada yg khawatir gagal maning, ungkit2 perjanjian capres dulu. Sampai kapan? Rupanya belio nggak sadar sudah khianati ummat," tulis Tifatul.

Sebelumnya, keputusan Anies Baswedan untuk siap maju sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 menuai reaksi dari Gerindra. Alasannya karena Anies pernah mengatakan tidak ingin maju sebagai capres karena Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai capres pada 2019.

Pernyataan itu pernah dilontarkan Anies ketika tahun 2018. Kini, Anies berpotensi berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2024 setelah dideklarasikan oleh NasDem. Bahkan ternyata, Anies pernah membuat janji politik tertulis dengan Menteri Pertahanan itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan, perjanjian politik tertulis antara Prabowo dan Anies dipegang oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Perjanjian itu ditulis tangan sendiri oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

"Saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco. Jadi nanti mungkin Pak Dasco ato Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/1).

Perjanjian politik dibuat ketika Anies Baswedan menjadi calon gubernur bersama Sandiaga sebagai wakil pada Pilgub 2017. Peristiwa itu terjadi pada bulan September tahun 2016.

Dia mengungkap, perjanjian politik itu dibuat agar bisa melangkah ke Pilgub DKI 2017. Sehingga koalisi dan pasangan calon yang diusulkan bisa berlaga.

"Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tandatangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September. Tapi isi-isinya secara lebih etis disampaikan yang punya copynya. Saya sendiri enggak megang," jelas Sandiaga.

Sumber merdeka.com mengatakan, perjanjian tersebut menyangkut nominal uang logistik kampanye. Nilainya mencapai ratusan miliar.

Sudirman Said, Tim Capres NasDem, Anies Baswedan mengakui ada perjanjian tersebut. Perjanjian mengenai utang piutang.

"Perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena waktu itu pak Anies tidak punya uang ya," ujar Sudirman.

Namun dia menegaskan, perjanjian antara Anies Baswedan, Prabowo dan Sandiaga tersebut dianggap lunas.

"Tapi perjanjian di kata kalo pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," tegas Sudirman.

Sebab, dalam pertarungan tersebut, pasangan Anies-Sandiaga memenangkan Pilgub DKI 2017. Sehingga menurut Sudirman, perjanjian tersebut sudah tidak berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, Fadli Zon belum bisa dikonfirmasi.