Merdeka.com - Partai Demokrat belum sepenuhnya mendukung Pilkada melalui DPRD seperti keinginan Koalisi Merah Putih dalam RUU Pilkada. Meskipun, sejumlah pimpinan Partai Demokrat menyatakan setuju dengan Pilkada lewat DPRD.

Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, posisi partainya masih membahas soal sikap resmi di RUU Pilkada. Sikap akhir partai, akan diputuskan satu atau dua hari ke depan sesuai pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sikap akhir, nanti diputuskan Majelis Tinggi dipimpin Pak SBY. Artinya, tak sekadar pilih langsung atau tak langsung. Tapi ada penajaman kuat terhadap pilihan yang diambil," kata Ramadhan dalam pesan singkat, Senin (15/9).

Ramadhan melihat, tidak menutup kemungkinan untuk Demokrat justru mendukung Pilkada langsung, tidak seperti Koalisi Merah Putih. Namun dengan berbagai pertimbangan, khususnya praktik money politic yang marak dalam Pilkada langsung.

"Jika pun nantinya langsung, mungkin perlu perbaiki kualitasnya, meminimkan praktik jual-beli suara rakyat, tekan kecurangan dan manipulasi penyelenggara dan lain-lain," tegas dia.

Dia mengakui masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Karena kekurangan ini, akan membuat rakyat apatis jika tak diantisipasi.

"Mengurangi tekanan mahar parpol dan lain-lain. Kita tahu, jika tak diperbaiki, tingkat coblos rakyat hanya 40 persen ke bawah, sudah mobilisasi pula. Itu bisa makin merosot lagi, rakyat makin apatis karena faktor-faktor buruk tadi," imbuhnya.

Ramadhan yakin, keputusan Demokrat nanti dalam sikap RUU Pilkada demi kepentingan rakyat. "Jadi, kompleks lah. Tak sekadar langsung pola sekarang atau pola DPRD versi jadul. Jelas perlu ada varian, ada penajaman, perbaikan total," pungkasnya.