Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden Pasal 159 ayat 1. Agenda sidang mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, serta ahli/saksi pemohon.

Dijadwalkan mantan hakim MK Natabaya, Harjini dan ahli hukum tata negara Saldi Isra akan memberikan keterangannya sebagai ahli dalam persidangan. Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) beserta dua orang, yakni advokat Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang.

Adapun ketentuan yang diujikan yaitu pasal 159 ayat 1 yang berbunyi 'Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Dalam permohonannya yang dibacakan dalam sidang pekan lalu, Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili Andi Asrun menjelaskan, ketentuan ini merupakan bagian dari konstruksi hukum yang dibangun bersama pasal 6A ayat 3, pasal 6A ayat 4 dan pasal 159 ayat 2 UU Pilpres. Konstruksi tersebut secara implisit mengharapkan agar pasangan calon adalah lebih dari dua, sehingga diambil dua yang terbanyak kemudian maju pada putaran kedua.

Namun, para pemohon menilai konstruksi tersebut menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannya terutama dikaitkan dengan situasi pemilu presiden 2014 yang hanya diikuti 2 pasangan calon.

Jika putaran kedua dilaksanakan karena pasangan calon tidak ada yang memenuhi syarat kemenangan sebagaimana diatur pasal 159 ayat 1 UU Pilpres, kedua pasangan calon akan bertarung kembali pada putaran kedua. Ini dianggap akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan ketidakstabilan politik. Bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan gesekan keras di kalangan akar rumput pada masing-masing pendukung.