Sia-sia dan buang energi menggugat hasil pilpres ke MA dan PTUN
Merdeka.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember, Jawa Timur Widodo Eka Tjahyana, menilai rencana gugatan yang dilayangkan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan sia-sia.
"Melanjutkan gugatan ke jalur MA dan PTUN tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2014 dan tidak akan berdampak apapun, sehingga tindakan tersebut hanya menguras energi dan waktu," katanya saat dihubungi Antara di Jember, Sabtu (23/8).
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8), karena seluruh dalil dan bukti pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 tidak terbukti.
"Dengan ditetapkannya putusan MK tersebut, maka perjalanan pemilu sudah selesai sehingga menguatkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019," kata Widodo.
Ketika majelis hakim MK membacakan putusan sengketa Pilpres, lanjut Widodo, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia dan putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat, sehingga tidak ada lembaga hukum yang bisa memperkarakan putusan MK.
"Putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK tidak dapat dipersoalkan karena secara konstitusi sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi ada pansus, menempuh jalur PTUN dan MA, karena percuma saja," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu.
Widodo mengimbau pasangan Prabowo-Hatta memiliki sikap kenegarawanan untuk bisa menerima kekalahan tersebut dengan legawa, meskipun masih ada ketidaksempurnaan dari pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Langkah hukum apapun yang akan diambil oleh tim Prabowo-Hatta setelah pembacaan putusan MK tidak akan membawa keuntungan sedikit pun dan terkesan sikap tersebut tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik dalam berdemokrasi," tambah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.
Widodo juga mengimbau semua pihak untuk menghormati dan menerima putusan MK, karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua warganya wajib menaati dan tunduk pada hukum yang sudah ditetapkan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaMK telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya