Setya Novanto, calon ketua DPR yang kerap berurusan dengan KPK
Merdeka.com - Namanya Setya Novanto. Pria yang akrab disapa Setya ini memulai perjalanan hidupnya sebagai pengusaha kecil-kecilan saat ia duduk di bangku kuliah dan hidup terpisah dengan kedua orang tua serta saudaranya. Dia memulai bisnisnya dengan berjualan beras dan madu di Surabaya. Tak hanya itu, Setya juga bekerja sebagai sales di sebuah dealer penjualan mobil dan kemudian dipercaya sebagai Kepala Penjualan Mobil di seluruh wilayah Indonesia Timur.
Kembali ke Jakarta, Setya yang telah meraih gelar sarjana muda melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Namun, modal yang ia dapatkan saat bekerja di dealer mobil habis digunakan untuk membayar biaya pendaftaran kuliah. Ia pun memutar otak untuk menjalankan bisnis kembali dengan membuka kios fotokopi di dekat kampus.
Rupanya kesuksesan demi kesuksesan berhasil ia raih berkat kegigihan dan tekadnya untuk menjadi orang sukses. Sampai kini, banyak perusahaan yang berhasil ia bangun dan kembangkan.
Berhasil menjadi pengusaha sukses membuat ayah dari empat anak ini ingin mencoba terjun pada dunia lain. Merasa tertarik dengan dunia politik, Setya mulai bergabung dengan Organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro 1957, menjadi anggota Partai Golkar, aktif di kepengurusan KONI serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Kini, Setya tak hanya menjadi pengusaha sukses, karena kiprahnya di dunia politik pun kian teruji ketika ia berturut-turut menjadi anggota DPR-RI selama tiga periode.
Saat ini Setya Novanto merupakan Bendahara Umum Partai Golkar. Dia pun kembali terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2014. Partai Beringin menggadang-gadang dia menjadi ketua DPR periode 2014-2019 bersaing dengan tokoh Golkar lain yaitu Fadel Muhammad dan Ade Komarudin.
Tak semulus yang kita kira karir seorang Setya Novanto. Ternyata pria ini akrab berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut catatan merdeka.com, Setya beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau oleh KPK. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.
Selain kasus suap PON Riau, Setya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang juga mantan politikus Partai Golkar.
Nama Setya juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR. Setya juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi
Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Dicecar 10 Pertanyaan Terkait Dugaan Korupsi SYL
Arief Prasetyo Adi keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 Wib
Baca SelengkapnyaPrabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja
Dia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?
Indra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya