Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sesuai permintaan Jokowi, Akom pertimbangkan DPR tak banyak buat UU

Sesuai permintaan Jokowi, Akom pertimbangkan DPR tak banyak buat UU Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - DPR RI menggelar sidang paripurna memperingati HUT ke-71, Senin (29/8) pagi. Ketua DPR Ade Komarudin dalam pidatonya berjanji DPR akan mendengar masukan dari Presiden Joko Widodo yang meminta parlemen tak perlu terlalu banyak menghasilkan undang-undang namun harus diutamakan meningkatkan kualitas yang dihasilkan.

"Pernyataan Presiden harus menjadi bahan pertimbangan dewan untuk mengevaluasi target program legislasi nasional," kata Ade di ruang sidang paripurna, Senin (29/8).

Sebagai jalan keluar, Ade menjelaskan dewan dan pemerintah dapat memilih pembahasan undang-undang yang dianggap mendesak, seperti rancangan undang-undang yang benar-benar prioritas demi kepentingan rakyat, mempermudah akses modal usaha dan meningkatkan layanan publik.

Politikus Golkar ini menambahkan, DPR telah mengagendakan tiga langkah perbaikan demi menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Pertama, menata alokasi waktu prioritas untuk membahas undang-undang, sehingga tidak berbenturan dengan agenda kerja anggota dewan.

Kedua, DPR akan memfasilitasi forum konsultasi DPR dengan Presiden terkait materi krusial agar kesepakatan antara Fraksi-Fraksi di DPR dengan Presiden lebih cepat tercapai.

"Terakhir, Dewan mengoptimalkan peran sistem pendukung sehingga pembahasan RUU diharapkan berlangsung efektif," katanya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya