Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serangan DPR ke Jokowi akibat pembekuan PSSI

Serangan DPR ke Jokowi akibat pembekuan PSSI Jokowi bertemu pimpinan DPR. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mengambil terobosan pada awal-awal jabatannya. Melalui surat keputusan bernomor 0137 Tahun 2015, politikus PKB ini memberikan sanksi administratif berupa pembekuan PSSI.

Hal itu merupakan salah satu langkah untuk membenahi karut-marut pengelolaan sepak bola di Indonesia yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya banyak kasus seperti pemain tak digaji dan pengaturan skor yang membuat pemerintah bertindak tegas.

Namun, langkah ini mendapat tentangan dari berbagai pihak. DPR yang diharapkan mendukung langkah pemerintah, nyatanya malah mengecam sikap keras pemerintah.

DPR menghardik Jokowi yang dengan terbuka mendukung keputusan Menpora Imam Nahrawi. Mereka menyatakan PSSI bakal mendapatkan sanksi dari FIFA.

Berikut serangan DPR ke Jokowi akibat pembekuan PSSI, seperti dihimpun merdeka.com, Sabtu (30/5):

DPR sebut bahaya jika PSSI dapat sanksi FIFA

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak Kemenpora agar segera mencari solusi bagi penyelesaian polemik di tubuh PSSI. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan agar Kemenpora dan PSSI segera berkoordinasi karena begitu banyak urusan yang berkaitan di antara keduanya."Kami berharap Kemenpora secepatnya betul-betul cari solusi dan cari yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena PSSI dan Kemenpora itu kaitannya banyak. Ada yang cari ekonomi di sini, ada yang nyari prestasi di sini," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).Agus mengatakan, saat ini keadaan PSSI dan Kemenpora sudah sangat terdesak waktu. Hal itu berkaitan dengan sangsi FIFA kepada PSSI, akibat melanggar salah satu peraturan mereka saat kewenangannya sempat diambil alih oleh Kemenpora."Kalau FIFA sampai berikan suspend, maka ini malapetaka. Pemerintah dan Kemenpora harus cari solusi bersama-sama," pungkasnya.

DPR kecam Jokowi dukung pembekuan PSSI

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tak masalah jika sepak bola tanah air dijatuhi sanksi oleh FIFA. Dirinya bahkan merasa heran, saat sang presiden terkesan mendukung Kemenpora untuk membekukan PSSI."Padahal pendapat DPR dalam rapat Komisi X dengan Kemenpora kemarin, keputusannya adalah Kemenpora harus secepatnya mencabut pembekuan PSSI, jangan sampai kena suspend dari FIFA," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jumat (29/5).Politisi Demokrat itu berujar, hal ini harus segera diselesaikan sebelum FIFA menjatuhkan sanksinya bagi persepakbolaan tanah air. Sebab jika hal itu terjadi, maka akan banyak pihak yang dirugikan karena menggantungkan hidupnya dari olahraga tersebut."Ini jelas jadi permasalahan penting, karena kalau sampai kena suspend maka akan menjadi malapetaka. Karena banyak orang yang terkait dengan PSSI, dan menggantungkan hidupnya dari sini. Seperti pemain, wasit, penyelenggara, suporter, dan lain sebagainya," ujar Agus.

DPR tak sepakat cara pemeritah benahi PSSI

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengapresiasi peristiwa penangkapan sejumlah eksekutif Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA atas dugaan korupsi di Kota Zurich, pada Rabu (27/5) dini hari sebagai bentuk pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia. Menurut dia, sebaiknya Indonesia melakukan hal yang sama yakni mencari mafia yang bermain tanpa harus membekukan PSSI."Bagus malahan. Di mana ada penjahat harus ditangkap tapi jangan bubarkan lembaganya dong. Di sini tidak ada penjahatnya, lembaganya yang dibekukan. Aneh logikanya gitu lho," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jumat (29/5).Menurut Wasekjen PKS ini, kasus pembekuan PSSI yang terjadi sekarang ini berawal dari ketidakmampuan pihak yang menangani, lalu coba mencari kambing hitam."Kalau ada mafia ya itu ditunjukan. Di Indonesia itu kayak gini, begitu dia nggak sanggup tangani pajak dia sebut mafia pajak, enggak sanggup urus sepak bola dia bilang mafia sepak bola. Begitu enggak sanggup Migas dia sebut mafia Migas. Semua jadi mafia. Terminologinya pencitraan tapi faktanya enggak ada. Yang benar itu diam saja tapi semuanya ketangkap. Ini enggak ada," papar dia.

(mdk/efd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pusat Pelatihan PSSI di IKN Selesai Mei 2024, Juni Bisa Dipakai Timnas U-20

Pusat Pelatihan PSSI di IKN Selesai Mei 2024, Juni Bisa Dipakai Timnas U-20

Menurut dia, kehadiran pusat pelatihan tersebut akan mendukung persiapan timnas sepak bola Indonesia.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik

PSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik

"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI

Baca Selengkapnya
PSI Ajak Relawan dan Pendukung Jokowi Gabung

PSI Ajak Relawan dan Pendukung Jokowi Gabung

Raja Juli menjelaskan, PSI memiliki nilai dan itikad baik yang sama dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya