Serangan Demokrat buat Jokowi, hingga sebut impeachment
Merdeka.com - Rapat paripurna DPR Kamis (15/1) kemarin menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. DPR menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pelantikan Budi yang sudah berstatus tersangka itu. Hingga pagi ini, belum ada keputusan yang disampaikan Jokowi apakah akan melantik atau tidak. Sementara desakan publik kian kuat termasuk dari para relawan, meminta Jokowi membatalkan pelantikan.
Yang menarik, di parlemen, Partai Demokrat kini berubah menjadi oposisi mengisi posisi yang ditinggalkan PDIP. Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang konsisten menolak pencalonan Budi Gunawan. Fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono itu absen dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Budi Gunawan di Komisi III. Mereka menilai seorang yang berstatus sebagai tersangka tidak layak lagi diuji di DPR.
Sikap penolakan itu dilanjutkan saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna. Jubir Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan Jokowi agar tak nekat melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan, maka akan mencoreng wajah Indonesia.
"Ini untuk pertama kalinya Presiden mengangkat seorang tersangka sebagai Kapolri," kata Benny. Demokrat berharap Jokowi tak memaksakan melantik Komjen Budi Gunawan. "Apabila dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, maka tidak akan mendapat kepercayaan rakyat," ujarnya.
Sebab, tugas sebagai seorang Kapolri sangat berat. Apalagi Komjen Budi Gunawan akan memimpin sebuah lembaga penegak hukum. Karena itu, Benny ingin Jokowi tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Sutarman sampai masa tugasnya berakhir yaitu Oktober 2015. Jenderal Sutarman juga tidak tersangkut kasus pidana. "Jenderal Sutarman masih belum berakhir dan belum memasuki pensiun serta tidak berhalangan tetap," katanya.
Namu jika saran Demokrat ini diabaikan oleh Jokowi, maka akan memiliki dampak kurang baik. "Jika presiden dan dewan mengabaikan ketetapan KPK, maka akan dinilai tidak sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaUbedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral
Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaWacana Jokowi Bertemu Megawati, Demokrat: Tak Perlu Didorong dan Dipaksa
Berbagai pihak mendorong agar kedua tokoh tersebut segera bertemu
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaGerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca Selengkapnya