Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serangan Demokrat buat Jokowi, hingga sebut impeachment

Serangan Demokrat buat Jokowi, hingga sebut impeachment Budi Gunawan jadi Kapolri. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR Kamis (15/1) kemarin menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. DPR menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pelantikan Budi yang sudah berstatus tersangka itu. Hingga pagi ini, belum ada keputusan yang disampaikan Jokowi apakah akan melantik atau tidak. Sementara desakan publik kian kuat termasuk dari para relawan, meminta Jokowi membatalkan pelantikan.

Yang menarik, di parlemen, Partai Demokrat kini berubah menjadi oposisi mengisi posisi yang ditinggalkan PDIP. Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang konsisten menolak pencalonan Budi Gunawan. Fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono itu absen dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Budi Gunawan di Komisi III. Mereka menilai seorang yang berstatus sebagai tersangka tidak layak lagi diuji di DPR.

Sikap penolakan itu dilanjutkan saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna. Jubir Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan Jokowi agar tak nekat melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan, maka akan mencoreng wajah Indonesia.

"Ini untuk pertama kalinya Presiden mengangkat seorang tersangka sebagai Kapolri," kata Benny. Demokrat berharap Jokowi tak memaksakan melantik Komjen Budi Gunawan. "Apabila dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, maka tidak akan mendapat kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebab, tugas sebagai seorang Kapolri sangat berat. Apalagi Komjen Budi Gunawan akan memimpin sebuah lembaga penegak hukum. Karena itu, Benny ingin Jokowi tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Sutarman sampai masa tugasnya berakhir yaitu Oktober 2015. Jenderal Sutarman juga tidak tersangkut kasus pidana. "Jenderal Sutarman masih belum berakhir dan belum memasuki pensiun serta tidak berhalangan tetap," katanya.

Namu jika saran Demokrat ini diabaikan oleh Jokowi, maka akan memiliki dampak kurang baik. "Jika presiden dan dewan mengabaikan ketetapan KPK, maka akan dinilai tidak sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

(mdk/gib)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi

Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi

Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral

Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral

Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Bertemu Megawati, Demokrat: Tak Perlu Didorong dan Dipaksa

Wacana Jokowi Bertemu Megawati, Demokrat: Tak Perlu Didorong dan Dipaksa

Berbagai pihak mendorong agar kedua tokoh tersebut segera bertemu

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya