Merdeka.com - Pemilihan pimpinan Badan Pengawas Keuangan RI (BPK) oleh Komisi XI DPR, menuai kecaman lantaran peraturan persyaratan pimpinan BPK yang dinilai tidak sah.

Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai peraturan yang mengatur pemilihan pimpinan BPK diatur dalam pasal 13 yang mencantumkan 11 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para calon pimpinan BPK.

"Kalau kita mau melihat proses seleksi peraturan semua ada di pasal 13. Di situ ada semua syarat untuk menjadi ketua BPK. Ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi," ujar Uchok di Cikini, Jakarta, Minggu (21/9).

Namun, Ucok melihat ada satu pasal yang janggal yaitu pasal 28 menyebut calon pimpinan BPK tidak boleh bergabung dalam partai politik sehingga harus mengundurkan diri terlebih dahulu apabila mencalonkan diri.

"Yang kedua pasal 28 dan ini menurut saya agak aneh, di sini menyebut pimpinan BPK tidak boleh menjadi pengurus parpol dan ini adalah pasal setelah jadi anggota BPK dan harus beramai-ramai mengundurkan diri. Harusnya ini diterapkan di pasal 13 dan menjadi syarat sebelum terpilih," kata Ucok.

Apabila calon pimpinan BPK belum mengundurkan diri dari parpol atau kepentingan politik lainnya, Ucok menilai, pimpinan BPK nantinya akan mengeluarkan kebijakan yang tidak bisa jujur dalam mengaudit keuangan negara.

"Seharusnya memang anggota dewan tidak boleh masuk. Dan ini diakali anggota dewan sehingga PNS atau anggota BPKP yang bisa menjadi tiang kejujuran tidak bisa masuk dan akhirnya BPK jadi hilang marwah," imbuh Uchok.

Akibat dari adanya unsur politik di BPK, Ucok khawatir praktik korupsi akan semakin merajalela lantaran adanya proses jual beli hasil audit yang ditangani oleh BPK. "Nanti pasti banyak hasil audit yang baik keluar dari BPK dan ini pasti dibaliknya ada proses jual beli dan jadi lahan bisnis," kata Uchok.

Ucok mencontohkan kecurangan yang terjadi di balik pemilihan BPK oleh Komisi XI DPR beberapa waktu lalu di mana pemilihan Edi Mulyadi sebagai salah satu pimpinan BPK adalah salah satu bentuk transaksi politik lantaran Edi diduga masih menjadi Deputi Investigasi BPKP Jabar.

"Prof Dr Edi Mulyadi itu masih menjabat sebagai Deputi di BPKP. Tapi saat saya lihat di website ternyata semuanya sudah bersih, padahal kemarin namanya masih ada di website. Kelihatannya Edi memang mau menghapus jejak dan kabur," ungkap Uchok.

Menurut Uchok, sebaiknya kecurangan Edi Mulyadi yang terpilih menjadi anggota BPK namun masih menjabat sebagai pejabat pengelola negara diserahkan ke Mahkamah Agung karena lembaga tinggi negara tersebut dinilai mengetahui fatwa hukum untuk kasus tersebut.

"Dengan kasus Edi ini daripada jadi persoalan DPR, lebih baik minta fatwa pada MA mengenai status hukum Edi Mulyadi. Ini lebih penting daripada jadi delegitimasi bagi BPK," pungkasnya.