Merdeka.com - Koalisi Merah Putih tengah getol mengubah UU Pilkada. Koalisi pendukung Prabowo-Hatta itu menginginkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD, tak lagi langsung oleh rakyat.

Rupanya tak hanya UU Pilkada yang mau diubah oleh Koalisi Merah Putih. Mereka juga berniat mengubah sejumlah UU lain.

"Ada serangkaian undang-undang yang harus ditata kembali. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya langkah awal dari Koalisi Merah Putih untuk rangkaian perubahan atas sejumlah UU yang terlalu liberal," demikian pernyataan dalam akun Facebook Partai Gerindra seperti dikutip merdeka.com, Minggu (14/9).

Alasan Koalisi Merah Putih berniat mengubah sejumlah UU karena dinilai terlalu liberal. Koalisi Merah Putih menilai perkembangan bangsa saat ini cenderung terlalu liberal dan tidak lagi sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

"Oleh karena itu, untuk melawan liberalisasi yang terus menggerogoti kedaulatan negara, Koalisi Merah Putih menyatukan langkah bersama melakukan perjuangan ideologis."

"Karena tujuan Koalisi Merah Putih bukan untuk kekuasaan semata melainkan terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa. Kedaulatan bangsa merupakan arah dari perjuangan Koalisi Merah Putih."

Mungkinkah UU Pilpres salah satu UU yang juga bakal diubah Koalisi Merah Putih? Kita ikuti saja perkembangannya ke depan.