Merdeka.com - Kuatnya desakan terhadap Suryadharma Ali (SDA) untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berujung pada usul pelaksanaan Muktamar Luar Biasa.

Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy mengatakan, pelaksanaan muktamar luar biasa adalah tindakan yang sia-sia. Menurutnya, muktamar itu bisa digelar hanya untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua umum dari periode berjalan.

"Kalau itu diadakan akan mubazir karena dia hanya akan meneruskan sampai tahun depan," kata Romahurmuziy, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

Berdasarkan hasil musyawarah nasional ketiga di Bogor, muktamar akan digelar satu bulan setelah presiden terpilih dilantik 20 Oktober mendatang. "Mukernas menghendaki PPP melaksanakan muktamar sebulan setelah Oktober. Untuk melihat perkembangan politik, nanti kita akan segera menggelar mukernas dalam rangka menyikapi berbagai dinamika politik yang berlangsung dengan terlebih dahulu secara internal DPP mengadakan rapat," jelasnya.

Romi menjelaskan, sepanjang belum ada keputusan hukum yang bersifat incraht terhadap mantan menteri agama itu, PPP akan tetap menganggap Suryadharma sebagai ketua umum.

"Proses hukum ini tengah berjalan, dan sampai saat ini di dewan pimpinan pusat berjalan normal. Kita tetap aktif melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Jadi rasanya pada saatnya nanti kita akan menyelesaikan persoalan itu secara tuntas," tutupnya.

Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Penetapan tersangka pada SDA dilakukan, setelah sebelumnya pimpinan KPK melakukan gelar perkara.

Suryadharma Ali diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara.