Merdeka.com - Secara mengejutkan, website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alamat www.kpu.go.id tidak bisa diakses. Hal ini menjadi tanda tanya besar, lantaran website yang dikelola sekretariat itu berbarengan dengan mencuatnnya kasus pembangkangan sekretaris jenderal kepada para komisioner KPU.

"Kalau dinonaktifkan secara tiba-tiba, apalagi dalam jangka waktu tidak lazim sampai berhari-hari, tentu membuat publik bertanya-tanya. Bahkan mematik kecurigaan, sebab sebagaimana disebutkan sendiri jika oleh KPU saat ini sedang ada pemboikotan dari kesekjenan," kata koordinatior LSM pemantau pemilu Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin kepada merdeka.com, Minggu (11/11).

Lihat juga berita tentang KPU di Liputan6.com

Ketika merdeka.com mengunjungi alamat website www.kpu.go.id, warna latar belakang berubah menjadi hitam. Berbeda dari sebelumnya, berwarna putih varian oranye, dengan gambar orang Papua tengah memasukkan surat suara ke kotak suara.

Selain latar belakang hitam, juga terdapat tulisan besar 'under maintenance' dalam kolom berwana kuning gradasi oranye di tengah website, serta lambang khas KPU.

Said menyayangkan tidak bisa diaksesnya website KPU tersebut. Seharusnya KPU dapat memberitahu terlebih dahulu kepada publik, sebab website tersebut merupakan media pelayanan informasi yang utama, dan dibutuhkan setiap saat oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan pemilu.

"Saya termasuk yang khawatir alasan penataan UPS ini akan berujung pada hilangnya, atau berubahnya data-data penting KPU yang dimuat sebelumnya," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ida Budhiati dalam kesaksiannya saat sidang resmi kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, molornya jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi lantaran tidak adanya sinergi kerja dari sekjen KPU.

"Ada laporan ke saya ada pembangkangan birokrasi dan pemboikotan pemilu, saya diminta untuk pulang ke Imam Bonjol (KPU), dukungan dari sekjen tidak optimal. Saya datang di aula, ada salah seorang wakil biro meminta saya untuk keluar, kalau Bu Ida tak keluar saya akan keluar. Kata Saiful Bahri dan diikuti beberapa staf. Pimpinan kami di sini adalah sekjen," kata Ida.

"Ada pembusukan organisasi di KPU. Persoalan pembangkangan ini tak terjadi di tingkat pusat tapi sudah menyebar di tanah air," tegas Ida.