Merdeka.com - Kebijakan pemerintah pusat untuk memasarkan mobil murah di Indonesia diharapkan tidak menghambat laju perekonomian yang tengah naik, khususnya di tengah masyarakat pedesaan. Hadirnya kebijakan mobil murah ini, dikhawatirkan hanya akan membuat masyarakat menjadi konsumtif.

"Saya mencoba menjaring aspirasi. Yang dibutuhkan itu desa-desa diberikan infrastruktur yang untuk meningkatkan perekonomian, seperti jalan. Kebutuhan itu riil di lapangan dan sangat dibutuhkan. Hadirnya mobil murah menjadikan masyarakat konsumtif," kata Sekjen Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan, dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (21/9).

Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat ini menilai pada level masyarakat regional pedesaan dan kecamatan, jalan-jalan perintis lebih diperlukan ketimbang mobil murah. Selain itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan terlebih dahulu ketahanan dan harga pangan untuk mudah dijangkau oleh masyarakat ketimbang memberikan masyarakat mobil murah yang sebenarnya tidak memiliki urgensi yang mendesak.

"Saya melihat pemerintah jangan dulu memprioritaskan soal mobil murah, tapi sembako murah dan utamanya untuk memperlancar laju ekonomi. Tapi ini kan memberikan persepsi peningkatan kebutuhan konsumtif saja. Perbaikan jalan lebih penting, sembako lebih penting," paparnya.

Taufik mengatakan, dalam aspek peningkatan ekonomi, kebijakan mobil murah jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan lain lintas sektoral seperti pengentasan kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga dalam rangka peningkatan perekonomian.

"Lihat saja bagaimana sekarang ruwetnya kendaraan beroda dua, 200 ribu saja sudah bisa bawa motor ke rumah, tingkat disiplin masih rendah dan banyak terjadi kecelakaan. Yang pasti ini akan memperpadat frekuensi kendaraan bermotor. Kebijakan dalam kaidah peningkatan sektor jangan ditimpa oleh sifat konsumtif yang dipupuk bangsa sendiri," tegasnya.