Sebut Khofifah menang, Akil dituding punya kepentingan politik

Merdeka.com - Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013, masih menjadi pembahasan serius di provinsi timur Pulau Jawa ini. Sebab, statement Akil dianggap mengacaukan proses pelantikan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Permohonan penundaan pelantikan yang akan digelar pada 12 Febuari mendatang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi itu dilakukan oleh tim kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman S Sumawiredja (BerKah).

Permohonan itu dilakukan setelah muncul pernyataan kontroversial dari Akil Mohtar, yang mengatakan, dalam rapat hakim panel yang menyidangkan perkara sengketa Pilgub Jawa Timur, dua hakim panel memenangkan pasangan BerKah dan satu hakim panel lainnya memenangkan pasangan KarSa.

Terkait masalah ini, mantan Koordinator Tim Pemenangan KarSa dari partai politik, Martono menegarai pernyataan Akil tersebut, sarat muatan politik tertentu, dibanding persoalan hukum-nya.

"Permohonan penundaan pelantikan KarSa itu sarat muatan politis. Sebab dari sisi hukum acara di MK tidak ada pelanggaran sama sekali. Bahkan pernyataan Akil memenangkan Khofifah itu justru menyalahi hukum acara MK karena semua putusan MK harus melalui panel hakim MK," terang Martono, Kamis (6/2).

Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur juga menegarai adanya agenda politik terselubung dari aksi penolakan pelantikan KarSa yang akan digelar pada 12 Febuari itu. "Untuk jangka pendek, ada kepentingan politik soal Pemilu 2014. Sedangkan jangka panjangnya, adalah kepentingan Pemilukada Jatim lima tahun kedepan," terang pria yang juga salah satu dosen di Universitas Surabaya (Ubaya) itu.

Pertimbangannya, lanjut Martono, Jawa Timur merupakan kantong suara terbesar karena memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga seluruh Parpol peserta Pemilu 2014, berusaha ingin merebut suara terbanyak di Jawa Timur dengan berbagai cara.

"Jika mampu menang Pemilu di Jatim, maka peluang Parpol lolos parliementary threshould (PT) nasional akan semakin besar. Sebab  parpol yang mampu lolos PT adalah 3,5 persen suara. Diprediksi, tidak lebih dari 7 parpol saja nantinya," ungkap Martono.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat sangat berharap terhadap gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo , supaya bisa mendongkrak perolehan suara Demokrat di Pemilu 2014 mendatang. "Modal 8 juta lebih suara KarSa di Pemilukada Jatim lalu itu, sangat berharga bagi Partai Demokrat," beber Martono.

Senada pakar politik dari Unair Surabaya, Hariyadi menyatakan bahwa suara Partai Demokrat di Jawa Timur, masih cukup besar karena tertolong oleh figur Soekarwo yang mampu memimpin Jawa Timur dengan baik.

"Suara Partai Demokrat di Jatim masih cukup besar karena ada figur Pakde Karwo ( Soekarwo ) selaku gubernur Jatim sekaligus ketua DPD Partai Demokrat Jatim," kata Hariyadi saat dikonfirmasi terpisah.

Selain kepentingan Pileg, tambah dia, juga ada kepentingan Pilpres. Mengingat, nama Pakde Karwo mulai banyak diperhitungkan oleh para kandidat Capres yang sudah muncul ke publik untuk digandeng menjadi Cawapres. "Saya melihat ada upaya mendiskreditkan citra Pakde Karwo supaya dukungan politik Pakde Karwo di tingkat nasional jatuh. Ini jelas tidak fair," tandas dia.