Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SDA sebut PAN langgar komitmen moral KMP karena gabung pemerintah

SDA sebut PAN langgar komitmen moral KMP karena gabung pemerintah Suryadharma Ali diperiksa KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali angkat bicara soal bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi-JK. Menurut mantan Ketua Umum PPP ini, PAN sudah melanggar komitmen yang dibuat oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

Suryadharma menegaskan KMP dibentuk sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Apa lagi, lanjut dia, mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa bagian dari pengusung lahirnya KMP.

"Ha..Ha..Ha.. Saya tidak mau menyebut seperti itu (pengkhianatan). Tapi pokoknya keluar dari komitmen," kata Suryadharma saat dikonfirmasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9).

Suryadharma mengatakan pembelotan PAN ke pemerintahan Jokowi-JK merupakan hak dari Zulkifli Hasan. Namun, dia menilai hal tersebut merupakan pelanggaran dari sebuah komitmen.

"Sekarang kalau Pak Zul (Zulkifli Hasan) dan PAN-nya bergabung ke pemerintah itu adalah haknya. Tidak ada sanksi (dari KMP) cuma komitmen moral saja sudah dilanggar," ucap dia.

Dia menegaskan, KMP dibentuk untuk penyeimbang atau pengontrol jalannya pemerintahan. Sehingga menurut dia, KMP bukan dijadikan musuh pemerintah.

"Jangan dipandang kalau KMP itu musuh pemerintah jangan dipandang begitu. Tapi harus dipandang sebagai penyeimbang sebagai kontrol, pemerintah tanpa kontrol bisa saja sewenang-wenang," tandas Suryadharma.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Puan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama

Puan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama

Ketua DPP Puan Maharani meyakini masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang bertanggungjawab dan memiliki etika.

Baca Selengkapnya
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia

Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia

Mereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya