SDA sebut Menkum HAM langgar hukum sahkan PPP kubu Romi
Merdeka.com - Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menilai pengeluaran SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy aneh. Dia menuding surat yang dikeluarkan oleh Menteri Yasonna Hamonangan Laoly itu melanggar Undang-undang sebagai seorang pejabat negara.
"Dengan dikeluarkan SK itu jelas terdapat pelanggaran hukum, sebagai seorang pejabat negara yang sudah disumpah itu harus taat pada UUD dan Peraturan-peraturan yang berlaku," kata pria yang akrab disapa SDA itu usai melaporkan Romi dkk di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/11).
Menurut Mantan Menteri Agama yang diduga tersangkut kasus korupsi dana haji periode 2012-2013 itu, SK tersebut lebih mengarah kepada kepentingan politik ketimbang keputusan seorang menteri. Oleh karenanya, permintaan interpelasi yang dilakukan PPP kubu Djan Faridz sangatlah tepat.
"Saya kira itu sesuatu yang mungkin, karena sudah jelas adanya pelanggaran hukum diterbitkan SK Menkum HAM," katanya.
Sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz melaporkan Menkum HAM Yasonna Laoly kepada Komisi III DPR. Kubu Djan Faridz menilai SK Menkum HAM yang mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy malah menimbulkan konflik berkepanjangan.
"Kita minta melalui Komisi III melakukan hak interpelasi (kepada Menkum HAM) supaya ada suatu pembelajaran, tidak gegabah mengambil keputusan yang merugikan banyak pihak. Pecat memecat bersifat merugikan, PAW, balik meja kemarin akibat SK itu," kata kuasa hukum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi
PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi AMIN Temukan Lurah di Riau Minta Data Pemilih 02 untuk Diberikan Bansos, Ini Pengakuannya
Saksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Surya Dharma mengungkap, ada seorang Lurah di Riau yang terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSaksi AMIN Ungkap Oknum Polisi Bilang 'Kalau Mau Aman 02 Harus Menang', Hakim MK: Namanya Tahu?
Saksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Achmad Husairi mengungkap ada oknum polisi di daerah Sampang yang mendatangi kepala desa di kecamatan Kedungdung dan Roba
Baca SelengkapnyaHakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaSkor AHY Lawan Moeldoko: 19-0
Dengan kemenangan ini, Demokrat merasakan semakin kuat dan berani dalam mencari keadilan dan kebenaran.
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya