SDA dan sekjen PPP beda sikap soal pemecatan Suharso dan 4 DPW
Merdeka.com - Tensi kekisruhan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus meningkat pasca-pemilu legislatif 9 April lalu. Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali beda pendapat dengan Sekjen Romahurmuziy soal pemecatan wakil ketua umum dan empat ketua DPW.
Sebelumnya, Sekjen PPP Romahurmuziy membantah ada pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Umum PPP dan empat pengurus yang menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yakni; Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer dan Ketua DPW PPP Sulawesi Amir Uskara.
"Tidak benar adanya statement (pernyataan) yang menyebutkan telah terjadi pemecatan kepada sejumlah fungsionaris DPP dan DPW PPP sebagaimana beredar," kata Romahurmuziy dalam siaran pers, Kamis (17/4).
Namun, Suryadharma menegaskan bahwa pemecatan itu adalah benar. "Untuk kepentingan organisasi. Yang memicu ya macam-macam," ujar pria yang akrab disapa SDA ini saat menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4).
Soal pernyataan sekjen PPP yang menyebut surat pemecatan tidak sah karena tidak ditandatangani sekjen dibantahnya mentah-mentah. Menurutnya, sebagai mandataris partai, ketum memiliki hak untuk mengeluarkan surat yang diperlukan demi kepentingan partai.
"Saya berharap masing-masing tahu posisinya. Ketum itu tidak sejajar dengan sekjen, ketua umum tidak sejajar dengan wakil ketua umum. Ketua umum itu mandataris," tegasnya.
Dia pun menyatakan surat pemecatan tersebut sudah harga mati dan tidak akan membuka upaya mediasi antar kedua belah pihak. "Nah ini, biasa, belanja di pasar tradisional enggak bisa ditawar-tawar," kilahnya.
Sejumlah pengurus PPP menuding ketua umumnya, Suryadharma Ali dan petinggi lainnya malah bermain mata dengan Prabowo Subianto dengan hadir di kampanye Gerindra.
Gara-gara tudingan itu, Suryadharma langsung mengambil langkah tegas dengan memecat beberapa kader yang dianggap menyalahi aturan. Dia membantah pemecatan terkait mosi tidak percaya untuk digelarnya musyawarah luar buasa.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi
Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaIstana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaRespons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih
Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo
Jika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca Selengkapnya