Merdeka.com - Rapat perdana Majelis Tinggi Partai Demokrat membahas tentang kriteria dan mekanisme penetapan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Rapat itu berlangsung pada Senin 9 Juli 2018 di kediaman Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mega Kuningan, Jakarta.

SBY menjelaskan, selama ini partainya telah membangun komunikasi politik dengan sejumlah capres potensial termasuk Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Menurut dia, Demokrat juga telah membangun komunikasi politik dengan capres potensial lainnya di luar Jokowi dan Prabowo.

"Sebagai contoh komunikasi Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi, ditandai dengan komunikasi saya dengan Pak Jokowi. Ini terjadi beberpaa kali, saya bertemu dengan Pak Jokowi, satu bulan terkahir komunikasi Partai Demokrat dengan Pak Prabowo juga capres potensial juga kami lakukan meskipun saya belum bertemu langsung dengan Pak Prabowo," kata SBY disampaikan melalui video yang direkam pada 9 Juli lalu, dikutip merdeka.com, Kamis (12/7).

SBY mengakui, tak menutup kemungkinan partainya nanti akan membentuk poros ketiga. Hal tersebut ditandai dengan komunikasi partainya dengan sejumlah petinggi partai dan para tokoh yang dianggap bisa menjadi capres potensial. Sayang, SBY tak membeberkan siapa saja tokoh tersebut.

"Majelis tinggi partai sependapat untuk menetapkan tiga opsi berkaitan dengan capres dan cawapres ini. Opsi pertama Demokrat mengusung Pak Jokowi, opsi kedua Demokrat mengusung Pak Prabowo, sedangkan opsi ketiga apabila poros ketiga bisa kita bentuk, maka berarti Demorkat akan mengusung capres lain selain pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata SBY lagi.

Empat minggu mendatang, kata SBY, majelis tinggi partai Demokrat akan menggodok dan mematangkan opsi mana yang akan Demokrat pilih. Kerangka berpikir yang Demokrat tetapkan di dalam menetapkan siapa capres dan cawapres yang diusung kelak pada prinsipnya ada dua.

Pertama, visi misi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh capres cawpres apabila mereka terpilih untuk memimpin Indonesia haruslah sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat, haruslah menjawab persolan yang dihadapi oleh rakyat.

Kedua, capres dan cawapres harus memberikan manfaat kepada Partai Demokrat. Misalnya, memberikan manfaat kepada pemilu legislatif, kader-kader Demokrat pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

"Juga terus terang karena Demokrat juga memiliki kader unguglan yang saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi untuk jadi cawapres, maka tidak berlebihan jika kader Demokrat berharap salah satu kader terbaiknya bisa menjadi cawapres meskipun ini bukan harga mati, tapi saya mengetahui kader Demokrat seluruh Indonesia punya harapan tinggi agar cawapres berasal dari kader terbaik Demokrat," tutup dia.