Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengisyaratkan pihaknya tetap berada di luar pemerintahan, sekalipun ada tawaran untuk mendudukkan kader partai di kabinet, yang sepertinya segera dirombak oleh Presiden Jokowi. Menurut SBY, sikapnya itu didasari etika politik.

"Saya memegang teguh etika politik, kita berikan kesempatan pada yang memenangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok jika tiba-tiba Demokrat punya keinginan untuk berada di dalam kabinet," kata SBY di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (5/7).

Menurut SBY, sebenarnya kalau setiap pihak memahami etika politik, "Dalam Pemilu Presiden telah dimenangkan Jokowi-JK, maka dari itu yang harusnya bertanggung jawab ialah partai dan pihak lain yang mendukungnya."

Demokrat, kata SBY, tetap akan mendukung dari luar. Hal tersebut kata SBY tetap ada sangkut pautnya dengan etika politik yang harus menjadi pedoman. Sedangkan mandat rakyat masih berada di pundak Jokowi-JK dan partai pengusungnya.

"Pemerintahan Pak Jokowi itu yang mengemban tugas dan harus melakukan perbaikan dan kita dukung perbaikan ke arah itu. Jadi Demokrat pada posisi seperti itu," tuturnya.

SBY juga sudah menegaskan berulangkali bahwa PD akan tetap mendukung pemerintahan jika memang kebijakannya pro-rakyat.

"Sikapnya amat jelas, gubernur, wali kota, bupati yang dari Partai Demokrat wajib hukumnya loyal pada Presiden Jokowi dan ikut menyukseskan kebijakan, keputusan presiden, pemerintah yang nyata-nyata tepat, sesuai dengan keinginan rakyat," terangnya.

Tetapi menurut SBY, Demokrat secara moral juga wajib memberikan koreksi dan kritik manakala keputusan presiden atau pemerintah tidak tepat dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

"Saya berharap ketika kami menyampaikan koreksi, memberikan kritik, ini harus dibaca bentuk dukungan. Jangan sampai malah tidak diterima dengan baik dan sebagainya," tegasnya.

Namun SBY sangat optimis dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK agar sukses. Dia juga meminta agar seluruh pihak memberikan kesempatan dulu untuk pemerintah menjalankan tugasnya.