Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi mendesak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) terkait persoalan Ahmadiyah di wilayah setempat. Sebab pemerintah daerah enggan disebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kalau berlarut-larut terhadap proses penyegelan, pemagaran (Masjid Ahmadiyah) melalui pemerintah daerah, kan lama-lama dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia)," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kepada wartawan, Senin (13/05).

Kendati demikian, melalui pertemuan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta para ulama setempat menghasilkan putusan yang sepakat membubarkan Ahmadiyah. Mereka juga minta agar Ahmadiyah tidak berkembang di Kota Bekasi yang pluralis dan agamis.

"Persoalan agama pemerintah daerah nggak mempunyai kewenangan, karena lima kewenangan masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hasil pertemuan itu, secepatnya akan kita berikan kepada Presiden," jelasnya.

Lebih lanjut kata dia, hasil pertemuan itu sebagai bahan masukan kepada Presiden untuk memutuskan bagaimana ajaran Ahmadiyah tersebut. "Ulama pun sepakat Ahmadiyah dibubarkan dan jangan berkembang di Kota Bekasi yang pluralis dan agamis," katanya.

Menurut dia, persoalan ajaran atau kepercayaan memang semua berpulang kepada pribadi masing-masing. Namun Ulama dan Pemkot Bekasi punya kewajiban untuk mengajak masyarakat beribadah secara benar serta memenuhi ketentuan syariat Islam.

"Dalam pertemuan ini, semua Ulama dan Umaro mendukung semua keputusan yang telah diambil Pemkot Bekasi," tegas Rahmat.

Rahmat menyatakan hingga kini Pemkot bersama Majelis Ulama Indonesia terus melakukan pendekatan dengan warga Ahmadiyah untuk mengajak mereka kembali ke ajaran yang benar. "Kalau bisa masjid mereka yang kita segel, bisa dipergunakan untuk semua umat Islam," katanya.

Sebelumnya, sejak 2011 Pemerintah Kota Bekasi telah menyegel masjid Al Misbah, tempat peribadatan warga Ahmadiyah di Jalan Pangrango Terusan, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede Kota Bekasi. Terakhir, Pemerintah setempat memagari keliling komplek masjid menggunakan seng.