Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SBY cuma setengah persen saja mikirin PKS

SBY cuma setengah persen saja mikirin PKS SBY menyerahkan SPT. merdeka.com/dok

Merdeka.com - Anggota partai koalisi selama ini disibukkan dengan 'ulah' Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap sering berseberangan. Tak pelak, ketua Setgab Koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun dianggap terlalu berkonsentrasi mengurusi sikap PKS.

Namun tudingan tersebut dibantah oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Heru Lelono. Dia justru mengatakan, selama ini SBY cuma setengah persen saja mengurusi PKS. Presiden lebih fokus memikirkan bangsa dan negara.

"Menanggapi pihak yang mengatakan SBY konsentrasinya tersedot urusan koalisi daripada ngurus pemerintahan/rakyat adalah salah besar. Hari-hari ini, bahkan sejak Sabtu malam sesaat setelah APBNP 2012 diundangkan DPR, SBY langsung merapatkan kabinetnya," kata Heru Lelono dalam pesan singkatnya kepada merdeka.com, Jumat (6/4).

Heru menilai, pemerintah memang harus segera melakukan konsolidasi sehubungan ABNP 2012 yang telah diputuskan, agar program pembangunan bisa terus dilakukan secara tepat. "Hampir setiap hari dilakukan rapat terbatas, yang memutuskan satu-satu sektor pembangunan," papar pria asal Jawa Timur tersebut.

Urusan PKS, imbuhnya bukan prioritas SBY hari ini. Pertanyaan tentang sikap PKS seharusnya harus dijawab PKS sendiri.

"Menanggapi omongan Misbakhun (kader PKS) bahwa dia lebih bangga di luar koalisi, menggelikan saya. Sudah 8 tahun ikut menikmati kekuasaan, hari ini dengan mudahnya ingin jadi oposisi," sindir Heru Lelono.

Heru justru mempertanyakan etika politik PKS. "Ini etika politik apa? Kalau sebagai anggota partai yang pernah berurusan dengan hukum, Misbakhun mengatakan bangga di luar pemerintahan, segera saja minta ke petinggi PKS untuk resmi keluar dari pemerintahan."

"Sekali lagi saat ini SBY sedang konsentrasi ke program pembangunan bagi kesejahteraan rakyat paska keputusan DPR. Urusan PKS jadi konsentrasi belakangan, mungkin 0,5%. Itupun sekadar untuk pendidikan politik bangsa di masa depan," tutupnya.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya
PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi

Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya

Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya