SBY cuma setengah persen saja mikirin PKS
Merdeka.com - Anggota partai koalisi selama ini disibukkan dengan 'ulah' Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap sering berseberangan. Tak pelak, ketua Setgab Koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun dianggap terlalu berkonsentrasi mengurusi sikap PKS.
Namun tudingan tersebut dibantah oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Heru Lelono. Dia justru mengatakan, selama ini SBY cuma setengah persen saja mengurusi PKS. Presiden lebih fokus memikirkan bangsa dan negara.
"Menanggapi pihak yang mengatakan SBY konsentrasinya tersedot urusan koalisi daripada ngurus pemerintahan/rakyat adalah salah besar. Hari-hari ini, bahkan sejak Sabtu malam sesaat setelah APBNP 2012 diundangkan DPR, SBY langsung merapatkan kabinetnya," kata Heru Lelono dalam pesan singkatnya kepada merdeka.com, Jumat (6/4).
Heru menilai, pemerintah memang harus segera melakukan konsolidasi sehubungan ABNP 2012 yang telah diputuskan, agar program pembangunan bisa terus dilakukan secara tepat. "Hampir setiap hari dilakukan rapat terbatas, yang memutuskan satu-satu sektor pembangunan," papar pria asal Jawa Timur tersebut.
Urusan PKS, imbuhnya bukan prioritas SBY hari ini. Pertanyaan tentang sikap PKS seharusnya harus dijawab PKS sendiri.
"Menanggapi omongan Misbakhun (kader PKS) bahwa dia lebih bangga di luar koalisi, menggelikan saya. Sudah 8 tahun ikut menikmati kekuasaan, hari ini dengan mudahnya ingin jadi oposisi," sindir Heru Lelono.
Heru justru mempertanyakan etika politik PKS. "Ini etika politik apa? Kalau sebagai anggota partai yang pernah berurusan dengan hukum, Misbakhun mengatakan bangga di luar pemerintahan, segera saja minta ke petinggi PKS untuk resmi keluar dari pemerintahan."
"Sekali lagi saat ini SBY sedang konsentrasi ke program pembangunan bagi kesejahteraan rakyat paska keputusan DPR. Urusan PKS jadi konsentrasi belakangan, mungkin 0,5%. Itupun sekadar untuk pendidikan politik bangsa di masa depan," tutupnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaPengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya
BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca SelengkapnyaPSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi
Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang
MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya
Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca Selengkapnya