Merdeka.com - Pengurus Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Tinno Rahdian, yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas yang sedang disusun di DPR sebaiknya dibahas ulang dengan mengundang seluruh Ormas.

"Saya melihat bahwa perlu ada dialog terbuka untuk posisi RUU Ormas, perlu ada dialog yang panjang lagi," kata Tinno dalam diskusi KJPP bertajuk "Menakar Kekuatan Ormas/OKP Bagi Parpol, Jelang Pemilu 2014" di Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (12/4).

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sehingga gagasan dari seluruh Ormas bisa diakomodir dalam UU keormasan tersebut, selain itu untuk menangkal kekuatan dan kekuasaan yang ingin melemahkan posisi Ormas di dalam kehidupan berbangsa.

"Di dalam paket 5 UU Politik, di sana terjadi penyempitan ruang-ruang demokrasi, kita tidak bisa diberi ruang-ruang demokratik," terangnya saat menggambarkan UU yang mengatur Ormas di era Orde Baru.

Terkait penolakan yang dilakukan Ormas NU dan Muhammadiyah serta beberapa Ormas lainnya, ia menilai keberatan-keberatan itu harus bisa diterima para wakil rakyat sehingga tidak menciptakan kekisruhan politik.

"Posisi Partai Gerindra untuk membuka kembali dialog bersama seluruh Ormas, agar UU lebih demokratis agar lebih mengakomodir elemen-elemen masyarakat," tutur Tinno.

Dalam kesempatan itu, Tinno juga mencurigai ada upaya meloloskan kembali paham-paham yang ingin mengontrol peranan Ormas, sehingga mempermudah kekuasaan kelompok tertentu.

"Kami menilai bahwa ada paket 5 UU politik gaya baru, mudah-mudahan kecurigaan saya tidak benar. Ada upaya mendesain kembali, untuk kemenangan kelompok tertentu," pungkasnya.