Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menghadiri peluncuran buku Mardani Ali Sera yang berjudul #KamiOposisi. Mantan Wagub DKI Jakarta itu hadir sebagai salah satu sebagai pembicara yang membedah buku tersebut.

Selain Sandi, juga hadir Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid serta Politisi PKS dan penulis buku Mardani Ali Sera. Hadir pula Direktur Lokataru Haris Azhar dan Akademisi Rocky Gerung.

"Banyak yang menyangsikan saya akan hadir pada undangan ini. Belum kenal Sandiaga Uno saja mereka," kata Sandi mengawali pembicaraannya, di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut dia, kritik atau evaluasi kepada pemerintah tidak boleh terfokus pada isu-isu yang sedang berkembang. Dia mengajak, evaluasi dititikberatkan pada lima program prioritas pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Salah satunya program pembangunan sumber daya manusia.

"Bagus atau belum? Sebagai oposisi bilang bagus atau belum. Yang santun dan beradab, bagus atau belum? Belum. Solusinya apa?" ungkapnya.

Oposisi, kata dia, mesti bekerja untuk tidak hanya memberikan kritik, tapi juga menawarkan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, termasuk di sisi pembangunan SDM.

"Teman-teman oposisi di sini harus kerja untuk memberikan solusi bagaimana percepatan implementasi pendidikan yang lebih baik yang matching sekarang kan pengangguran agak naik ya 50 ribu, jumlah penganggurannya meningkat dan ini solusinya adalah link and match dan kita udah bicara di berbagai kesempatan sebelum April 2019," ungkapnya.

Program kedua, yakni pembangunan infrastruktur. Sandi meminta pendapat peserta apakah pembangunan infrastruktur yang selama ini dijalankan pemerintah sudah memberikan dampak. Misalnya pada penciptaan lapangan dan turunnya biaya logistik dan harga bahan pokok.

"Kalau objektif jujur langkah-langkah pembangunan infrastruktur evaluasinya ada tapi memang belum mampu untuk memberikan dampak kepada penciptaan lapangan kerja dan penurunan harga-harga bahan pokok," papar dia.

"Karena di sini infrastruktur itu hadir untuk mengkoneksikan antara pusat supply dan pusat demand. Bagaimana distribusi ini hadir dan mempermudah akses kepada beberapa kawasan," lanjutnya.

Berikutnya, sektor pariwisata. Terkait sektor ini, dia menghubungkan dengan penyebaran virus Corona. Tak hanya Pemerintah, tapi juga oposisi harus bisa melihat dan menyumbangkan pikiran terkait dampak virus Corona bagi pariwisata di Indonesia.

"Jadi ini oposisi mesti pikirkan juga dampak corona virus kepada kita. Pemikiran oposisi itu apa sih? harus jelas. karena ini kita bicara brand identity, kita bicara mengenai produk yang akan temen-temen usung ke depan harus ada suatu yang smart," tegas dia.

Upaya pemangkasan regulasi menjadi perhatian Sandi. Dia pun mempertanyakan soal rencana pemerintah untuk meluncurkan omnibus law.

Sandi bertanya kepada Mardani apakah draf RUU Cipta Lapangan Kerja sudah diterima DPR. Menanggapi pertanyaan ini, Mardani menjawab DPR belum menerima RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Omnibus law sudah diterima drafnya? Per hari ini sudah diterima? Pandangan kita bagaimana? Kita harus smart memberikan masukan," ujar dia.

Dia menjelaskan, ada tiga Undang-Undang yang menggunakan skema omnibus law. Selain RUU Cipta Lapangan Kerja, masih ada dua lagi, yakni Undang-Undang yang terkait dengan perpajakan dan Pemberdayaan UMKM.

"Jadi kita sebagai tentunya mitra yang saya sebut kredibel and constructive opotition harus mampu untuk hadir dengan solusi bagaimana parlemen nanti begitu terima draftnya membahasnya dengan memperhatikan aspirasi daripada masyarakat secara luas terutama kaum buruh. Bagaimana mereka bisa terlindungi," terang Sandi.

Terakhir program penyederhanaan birokrasi. Sejauh ini, kata dia, Kementerian PANRB sudah memangkas dan ada pengalihan 92 pejabat struktural eselon III dam IV. "Tapi kita lihat juga bahwa sekarang nyari kerja gampang atau susah? susah atau susah banget? Nah bagaimana oposisi bisa memberikan masukan."

Dia pun mengharapkan, oposisi menjadi menjadi mitra pemerintah yang menyampaikan berbagai masukan yang berkualitas bagi pemerintah. "Agar menjadi sebuah identitas, brand identity yang kuat bahwa kita menjadi mitra pemerintah untuk membangun lebih baik lagi secara konstitusional, secara konstruktif, secara kredibel," ungkapnya.

"Menurut saya kredibilitasnya harus ada jadi jangan apa yang diluncurkan, kalau ada yang bagus kita katakan bagus. Apa yang kurang baik harus kita kritik," tandasnya.