Merdeka.com - Keterangan saksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan kekuatan hukum dan mengikat (legal standing) PDIP selaku pemohon perkara 73/PUU-XII/2014 tentang pemberlakuan aturan pemilihan pimpinan DPR. Menurut saksi, tidak ada hak konstitusional yang dirugikan dalam pasal 152 UU MD3 terhadap PDIP selaku pemenang pemilu.

"Tentang kedudukan legal standing pemohon, bahwa dalam pasal 19 ayat 1 UUD 1945 bahwa anggota DPR dipilih oleh pemilihan umum oleh anggota partai terpilih peserta pemilihan umum. Pemohon merupakan anggota fraksi DPR, dan anggota partai PDIP. Para pemohon selaku anggota fraksi di DPR, tidak ditemukan diskriminasi terhadap pemohon. Kenapa setelah diundangkan baru mempermasalahkan ini. Oleh karena itu tidak mempunyai kedudukan hukum," kata salah satu saksi dari DPR Aziz Syamsuddin dalam sidang pleno di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (23/9).

Hal yang sama juga terjadi pada uji materi tentang mekanisme pimpinan alat kelengkapan DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar ini menilai tidak ada kerugian yang dialami pemohon dalam pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121 tersebut.

"Pemilihan pimpinan DPR oleh anggota DPR tidak merugikan hak konstitusi para pemohon sebagai pemenang dan mayoritas pemenang pemilu, karena pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih," katanya.

Menurut Aziz, karena semua pasal UU MD3 yang digugat ke MK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, DPR meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Kami meminta Mahkamah menolak permohonan para pemohon," katanya.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), hari ini. Sidang kali ini mengagendakan mendengarkan keterangan Presiden, DPR, MPR dan Pihak Terkait.

Para pemohon perkara 73/PUU-XII/2014 mendalilkan pemberlakuan aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 UU MD3 merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang pemilu.

Aturan-aturan tersebut digugat oleh PDIP karena pemangku jabatan-jabatan di parlemen akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan porsi perolehan kursi seperti diatur dalam pasal 82 UU nomor 27 tahun 2009.