Said: Munas NU 3 tahun lalu rumuskan pilkada kembali ke DPRD
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setuju pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan keputusan itu sudah diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) PBNU, di Cirebon, 3 tahun silam.
"Munas NU di Cirebon merumuskan pilkada gubernur, bupati, wali kota kembali ke DPRD. Ini keputusan munas 3 tahun lalu di bulan September yang dihadiri presiden," ujar Said usai acara silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Rabu (10/9).
Said mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut, di antaranya adalah sering terjadi perpecahan antara ulama-ulama dan para kiai ketika memberikan dukungan terhadap salah satu calon kepala daerah saat kampanye.
"Karena ini cost social-nya berat sekali. Pada pemilihan kepala daerah lalu para kiai terpecah gara-gara pilkada langsung, pemuda pecah, tokoh masyarakat juga terbagi dua, belum lagi kepentingan uangnya," tuturnya.
Said menambahkan, apabila pemilihan kepala daerah disinyalir kuat adanya politik uang sudah tidak zamannya lagi. Apalagi saat ini ada KPK yang memantau transaksi keuangan setiap pejabat.
"Masyarakat sudah maju, kalau memantau politik uang tinggal KPK saja. Zamannya sudah beda, saya rasa sangat sulit adanya transaksi uang," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaMuhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.
Baca SelengkapnyaPKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.
Baca SelengkapnyaDia menyerahkan sepenuhnya kepada tim khusus yang mengatur pemilihan kepada daerah (Pilkada) nanti.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnya