RUU Ketahanan Keluarga Jadi Kontroversi, DPR Janji akan Cermati Ulang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak ingin anggota dewan menghasilkan RUU kontroversial di masyarakat. Dia mau memastikan RUU Ketahanan Keluarga yang tengah diusulkan tidak disahkan dengan kontroversi.
"Kita juga tidak ada pengen ada UU yang kemudian nanti menuai kontroversial yang menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Dasco berjanji akan mencermati pembahasan RUU Ketahanan Keluarga di Baleg DPR. Dia berharap, dalam perjalanannya tidak akan jadi kontroversi.
"Ya justru karena ada beberapa kontroversi, kita akan sama-sama cermati dalam pembahasan dan sinkronisasi di Baleg nanti," ucapnya.
Waketum Gerindra ini mengatakan akan membuat inventarisasi masalah untuk membahas pasal-pasal yang dianggap publik kontroversial.
"Usulan inikan pada periode yang lalu dan baru kemudian akan disinkronisasi sekarang. Dan ini akan kita sama-sama cermati dan sama-sama membuat daftar inventarisasi masalahnya," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengakui ada sejumlah pasal kontroversi dalam RUU tersebut. Salah satunya di pasal 25 tentang kewajiban suami dan istri.
"Ada yang menimbulkan kontroversi saya tahu. Misalnya peran wanita, kewajiban istri. Nah itu lah yang saya kita pertemukan, itu kan baru usulannya si pengusul, belum tentu juga kemudian menjadi usulan dari pengusul itu yang akan kemudian menjadi bunyi kalau UU disahkan," papar Arsul.
Dia mempersilakan masyarakat mengkritisi RUU itu, namun tidak dengan ujaran kebencian. "Silakan saja berbagai elemen masyarakat kemudian menyampaikan pendapatnya, yang penting tidak usah dengan ujaran kebencian lah," tandasnya.
Lima anggota DPR lintas fraksi mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN).
Anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menjelaskan, semangat RUU tersebut adalah untuk perlindungan keluarga dan ketahanan keluarga yang berkualitas. Isi RUU tersebut memang banyak membawa mulai dari pernikahan, kehidupan berkeluarga, hak asuh dan sebagainya.
"Sedang dibahas di Baleg. Pendekatannya yaitu perlindungan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga yang berkualitas," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya
Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKPU Umumkan Debat Cawapres Kedua 21 Januari 2024 Digelar di JCC Senayan
Terkait dengan moderator, tema hingga panelis dalam debat nanti masih akan dilakukan rapat koordinasi pada Rabu, 17 Januari 2024.
Baca Selengkapnya