Merdeka.com - Setelah melakukan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat lalu, Presiden Joko Widodo seharusnya membubuhkan tanda tangan di sebuah prasasti yang bertuliskan 'Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen'.

Dalam prasasti tersebut, Jokowi akan membubuhkan tanda tangannya bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto. Namun rencana penandatanganan itu batal dilakukan. Padahal, lewat tanda tangan Jokowi tersebut akan menjadi sebuah momen penting bagi DPR sebagai tanda dimulainya pembangunan 7 proyek DPR.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku salut dengan Jokowi yang enggan membubuhkan tanda tangannya itu. Sebab, hal tersebut menjadi sinyal bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak menyetujui wakil rakyat memiliki gedung baru.

"Kalau mau demikian baik-baiklah dengan pemerintah, jangan galak-galak sama Presiden. Setahuku tanda tangan prasasti setelah gedungnya selesai," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8).

"Jangan biasakan kasih jebakan batman ke kepala negara, dan saya bangga ke Jokowi dia waspada, aku jadi bangga kemarin milih dia (saat Pilpres 2014). Yang malu ya akhirnya kita (DPR) yang malu," lanjut Ruhut.

Anggota Komisi III DPR ini mengakui memang pihaknya membutuhkan gedung yang baru. Sebab, saat ini seluruh anggota DPR membutuhkan ruangan yang lebih besar sebagai tempat staf ahli bekerja. Namun, dia pasrah, apabila nantinya Jokowi benar-benar tidak merestui pembangunan7 proyek DPR tersebut.

"Kalau aku DPR namanya wakil rakyat, kasih gedung terima kasih, pasang tenda juga terima kasih, jangan gara-gara gedung kita jadi bloon," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga ketua tim tujuh proyek DPR menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo bukan membatalkan membubuhkan tandatangan di Prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen. Dia mengaku Jokowi terlebih dahulu ingin agar 7 proyek DPR rampung dibangun terlebih dahulu sebelum menandatangani prasasti yang terletak di depan Museum baru DPR itu.

"Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana kan beliau ingin supaya satu proyek itu nampak dan clear dulu, baru ada proses ke mana arahnya kita bicarakan. Kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).