Merdeka.com - Berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2014 dinilai sebagai pemilu yang rawan akan transparansi anggaran. Baik dari penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu serta partai-partai peserta pemilu,.

"Kecenderungan masalah itu justru ada di penyelenggara. Problem kita menaikkan kualitas demokratik. Jangan sampai uang tidak terlacak, terkadang persoalan uang ini luput," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti di Galeri Kafe, Jakarta, Minggu (23/6).

Apalagi kini ada Rp 40 triliun yang diduga berputar dalam pemilu ini. Uang tersebut, menurut Ray harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Saat itu kan menteri keuangannya menyatakan budget 2014 untuk KPU ada Rp 16 triliun. Sudah terpakai Rp 9,1 triliun untuk partai, Rp 8,1 triliun di KPU dan Rp 1 triliun di Bawaslu. Sisanya ya sekira Rp 6 triliun itu, untuk tahun 2014. Namun, hingga kini buat apa saja kita tidak tahu," lanjut Ray.

Oleh karena itu, semua pihak diharapkan tertib dalam menggunakan dan melaporkan anggarannya lebih transparan.

"Semua pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan. Kepatuhan itu pertama harus dilakukan penyelenggaranya kalau itu tidak dilakukan moral mereka tidak ada," tutup Ray.